Pemkab Bima mendapat dana rehablitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana sebesar Rp 14,4 miliar dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Berita mengenai Bima mendapatkan dana rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana sebesar Rp 14,4 miliar dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan komitmen pemerintah dalam memulihkan wilayah yang terdampak bencana. Pemberian dana tersebut menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat dapat segera pulih dan kembali beraktivitas seperti biasa setelah mengalami bencana yang mengganggu hidup mereka. Dana tersebut dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari perbaikan infrastruktur yang rusak, pemulihan fasilitas umum, hingga bantuan langsung bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal atau mata pencaharian. Dengan sejumlah yang signifikan tersebut, diharapkan proses rehabilitasi dapat dilakukan lebih cepat dan efisien, serta memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat Bima. Namun, penting untuk memastikan bahwa dana tersebut dikelola dengan baik dan transparan. Proses penggunaan dana rehabilitasi harus melibatkan masyarakat lokal agar kebutuhan mereka dapat terpenuhi dengan tepat. Keterlibatan masyarakat juga bisa mendorong rasa memiliki dan tanggung jawab dalam menjaga hasil rehabilitasi supaya lebih berkelanjutan. Selain itu, penanganan bencana tidak hanya berhenti pada tahap rehabilitasi. Penting bagi pemerintah daerah untuk membangun sistem mitigasi yang lebih baik untuk mengantisipasi bencana serupa di masa depan. Pembinaan terhadap masyarakat mengenai cara-cara menghadapi bencana dan penyelenggaraan simulasi juga sangat penting. Jadi, perhatian dan investasi tidak hanya tertuju pada pemulihan, tetapi juga pada pencegahan dan kesiapsiagaan. Dari sisi lain, berita ini juga menggambarkan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga terkait dalam menghadapi bencana. Dukungan yang diberikan oleh BNPB merefleksikan solidaritas dan tanggung jawab nasional terhadap bencana yang dialami oleh daerah tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa bencana bukan hanya masalah lokal, tetapi juga merupakan isu kebangsaan yang memerlukan kerja sama lintas sektor. Sebagai penutup, keberhasilan pengelolaan dana ini akan sangat bergantung pada tata kelola yang transparan dan akuntabel, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam proses rehabilitasi. Jika semua pihak bersinergi, bukan tidak mungkin Bima bisa bangkit lebih cepat dan membangun kembali kehidupannya dengan lebih baik dari sebelumnya. Semoga langkah ini menjadi awal yang baik untuk pemulihan yang berkelanjutan dan membangun ketahanan masyarakat terhadap bencana di masa mendatang.