Presiden Prabowo Subianto berkomitmen membangun Bandara Bali Utara meski ditolak Megawati. Ia ingin Bali jadi 'New Hong Kong' dan pusat pariwisata baru. Berita mengenai ambisi Prabowo Subianto untuk membangun bandara di Bali Utara dan penolakannya oleh Megawati Soekarnoputri merupakan momen penting dalam dinamika politik dan pembangunan Indonesia. Dalam konteks ini, ambisi Prabowo untuk menjadikan Bali Utara sebagai destinasi unggulan dan pusat bisnis yang dapat disandingkan dengan Hong Kong tentu memiliki potensi yang besar. Namun, tantangan yang dihadapi sangat kompleks, tidak hanya dari segi akademik, tetapi juga dari segi politik dan sosial. Pembangunan bandara baru memang dapat menjadi langkah strategis dalam mengembangkan infrastruktur dan pariwisata di Bali Utara. Bali saat ini lebih dikenal dengan area selatan yang sudah menjadi magnet wisata internasional. Namun, pengembangan Bali Utara bisa membantu mendistribusikan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di pulau tersebut. Berdasarkan data yang ada, kawasan ini masih memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan, seperti keindahan alam dan budaya lokal yang masih terjaga. Di sisi lain, penolakan dari Megawati menyiratkan adanya ketegangan antara kepentingan politik di dalam negeri. Megawati yang merupakan tokoh senior dan memiliki pengaruh di kalangan partai politik mungkin mempertimbangkan aspek lain yang lebih luas, seperti keberlanjutan lingkungan dan dampak sosial dari pembangunan tersebut. Penolakan ini juga menggambarkan adanya perbedaan visi dan misi antara generasi politik yang lebih tua dan yang lebih baru, dan hal ini bisa menjadi isu yang perlu dihadapi jika Prabowo ingin mewujudkan ambisinya. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, setiap proyek infrastruktur harus mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat setempat. Bandara tidak hanya akan membawa masuk wisatawan, tetapi juga berpotensi membawa perubahan besar dalam ekosistem dan kehidupan masyarakat lokal. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk melakukan dialog yang konstruktif, mempertimbangkan masukan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk para ahli lingkungan, masyarakat adat, dan pemangku kepentingan lainnya. Pembangunan infrastruktur seharusnya bukan hanya sekadar mengejar ambisi perekonomian jangka pendek, tetapi juga harus melihat tujuan jangka panjang untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam situasi ini, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan rencana pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan beretika. Dengan melibatkan semua pihak dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek, diharapkan perbedaan pendapat dapat diminimalisir dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Secara keseluruhan, ambisi Prabowo untuk membangun bandara di Bali Utara adalah refleksi dari harapan untuk kemajuan dan pembangunan di Indonesia. Namun, untuk mewujudkan proyek sebesar ini, diperlukan kepemimpinan yang visioner, keterlibatan masyarakat, dan kesadaran akan tanggung jawab sosial serta lingkungan. Tanggapan Megawati sebaiknya dipandang sebagai sinyal untuk melakukan diskusi lebih lanjut tentang cara terbaik untuk mengembangkan Bali Utara dengan cara yang memberikan manfaat bagi seluruh komponen masyarakat.