Mendagri Tito Karnavian mewanti-wanti potensi kelangkaan beras akibat diborong cakada yang bertarung dalam Pilkada Serentak di Nusa Tenggara Barat (NTB), Berita mengenai Mendagri Tito Karnavian yang mengingatkan potensi kelangkaan beras akibat pembelian besar-besaran oleh calon kepala daerah (cakada) merupakan sebuah peringatan yang sangat relevan dan perlu mendapatkan perhatian serius. Dalam konteks pemilihan umum, seringkali terlihat bahwa para cakada melakukan aksi dengan harapan dapat menarik simpati masyarakat, salah satunya melalui pengadaan pangan, seperti beras. Namun, langkah ini bisa berisiko menciptakan masalah lebih besar, termasuk kelangkaan beras di pasar. Salah satu dampak dari tindakan borong beras yang dilakukan oleh cakada adalah terjadinya gangguan pada rantai pasokan yang telah ada. Ketika beras dibeli dalam jumlah besar untuk kepentingan kampanye, ini dapat mengakibatkan pasokan beras menjadi tidak seimbang. Hal ini, pada gilirannya, dapat memicu kenaikan harga dan kesulitan bagi masyarakat yang mengandalkan beras sebagai sumber pangan utama mereka. Kelangkaan beras tidak hanya berdampak pada ekonomis, tetapi juga akan mempengaruhi stabilitas sosial, terutama di daerah-daerah yang sudah rentan. Penting untuk memahami bahwa kelangkaan pangan, termasuk beras, dapat memperburuk kondisi masyarakat yang sudah dalam kesulitan. Mengingat beras adalah makanan pokok bagi banyak penduduk Indonesia, langkah yang diambil oleh para cakada harus dipertimbangkan secara matang. Mereka perlu memperhatikan dampak jangka panjang dari tindakan mereka, terlepas dari niat baik untuk mendukung masyarakat. Kementerian Dalam Negeri sebaiknya mengambil langkah preventif dengan memberikan regulasi yang jelas terkait dengan pengadaan pangan selama masa kampanye agar tidak terjadi keserakahan yang justru merugikan masyarakat. Selain itu, peringatan dari Mendagri Tito juga mencerminkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan komunitas dalam mengelola isu pangan. Penyuluhan yang lebih baik tentang cara-cara bertanggung jawab dalam pengadaan dan distribusi pangan sangat diperlukan. Pemerintah daerah serta cakada harus berkomitmen untuk menjaga stabilitas pangan dan tidak hanya fokus pada kepentingan politik sesaat. Mereka perlu menyadari bahwa tindakan mereka dapat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat yang mereka wakili. Implikasi dari keputusan yang diambil oleh cakada seharusnya menjadi pertimbangan utama bagi mereka. Para cakada perlu melihat bahwa kepentingan masyarakat jauh lebih penting daripada tujuan politik pribadi. Keberlanjutan pasokan pangan harus menjadi salah satu fokus utama dalam setiap program yang mereka jalankan. Selain itu, masyarakat juga harus lebih aktif dalam mengawasi dan menilai tindakan cakada agar nafsu politik tidak mengorbankan kebutuhan dasar mereka. Pada akhirnya, kelangkaan beras yang diakibatkan oleh pembelian besar-besaran oleh cakada bukanlah masalah yang bisa dianggap remeh. Peringatan dari Mendagri Tito adalah panggilan untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat mengambil tanggung jawab dalam menjaga kestabilan pangan. Diharapkan, hal ini dapat mendorong terciptanya kesadaran kolektif untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat tanpa mengorbankan kebutuhan dasar mereka. Kesejahteraan masyarakat seharusnya menjadi prioritas utama, di atas segala agenda politik.