Wamendagri Bima Arya Sugiarto buka suara terkait maraknya Pj gubernur maupun bupati/wali kota yang berasal dari kalangan pejabat KPK. Bima Arya, sebagai seorang pemimpin daerah, menyampaikan sebuah pandangan yang mencerminkan dinamika politik dan pemerintahan di Indonesia. Pernyataan mengenai maraknya pelantikan penjabat (Pj) kepala daerah dari kalangan pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat dipahami dalam konteks upaya untuk memperkuat integritas dan transparansi dalam pemerintahan. Mengingat tugas KPK adalah memberantas korupsi, penempatan pejabat dari lembaga ini dalam posisi penting bisa dianggap sebagai langkah strategis untuk memastikan kepemimpinan yang bersih dan bertanggung jawab. Namun, di sisi lain, langkah ini juga memunculkan beberapa kritik dan pertanyaan. Salah satunya adalah apakah penunjukan Pj dari kalangan KPK mampu menangani tantangan lokal yang kompleks dan memahami dinamika masyarakat daerah. Seorang Pj kepala daerah harus tidak hanya memiliki integritas, tetapi juga kemampuan manajerial dan koneksi yang baik dengan masyarakat setempat. Tanpa pemahaman mendalam tentang wilayah dan kebutuhan rakyat, risikonya adalah kebijakan yang diambil tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam konteks ini, penting juga untuk mempertimbangkan dampak dari penempatan pejabat KPK di posisi strategis pemerintahan. Apakah ini menunjukkan adanya keberpihakan atau ketidakberpihakan dalam kebijakan pemerintahan selanjutnya? Selain itu, apakah langkah ini dapat mengurangi rasa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga seperti KPK? Ketika masyarakat melihat eks pejabat KPK menjadi pemimpin daerah, mungkin terdapat asumsi bahwa ada agenda tertentu yang hendak dijalankan, yang dapat menciptakan skeptisisme. Di sisi lain, penunjukan Pj kepala daerah dari kalangan KPK dapat menjadi simbol bahwa pemerintahan saat ini berkomitmen untuk menegakkan hukum dan mengurangi praktik korupsi di tingkat daerah. Dengan latar belakang yang kuat dalam hukum dan anti-korupsi, diharapkan para Pj tersebut dapat menerapkan prinsip-prinsip transparansi dalam setiap kebijakan yang mereka ambil. Ini juga bisa menjadi sinyal positif bahwa pemerintah ingin memperabadikan nilai-nilai good governance di seluruh tingkatan pemerintahan. Sebagai kesimpulan, meski ada potensi untuk membawa perubahan positif dalam pemerintahan daerah dengan melibatkan pejabat KPK, penting untuk tetap mengawasi dan mengevaluasi kinerja mereka secara berkala. Proses akuntabilitas dan partisipasi publik perlu dilibatkan, untuk memastikan bahwa langkah-langkah ini benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan tidak hanya sekadar formalitas untuk memperkuat citra anti-korupsi. Edukasi kepada masyarakat mengenai peran, fungsi, dan tanggung jawab para Pj ini juga krusial agar masyarakat terlibat aktif dalam pengawasan kepemimpinan mereka.