Anggota DPR Mufti Anam menentang permintaan Apple untuk tax holiday 50 tahun, menyebut iPhone 16 layak diblokir dari Indonesia. Rakyat marah atas kebijakan ini. Berita mengenai permintaan Apple untuk pembebasan pajak selama 50 tahun di Indonesia tentu menjadi sorotan yang signifikan, mengingat posisi Apple sebagai salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia. Tanggapan terhadap hal ini dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, termasuk ekonomi, kebijakan fiskal, dan dampak sosial yang lebih luas. Pertama-tama, dari perspektif ekonomi, permintaan pembebasan pajak semacam ini bisa dipahami sebagai strategi perusahaan untuk meminimalisir pengeluaran operasionalnya. Dalam konteks persaingan global, banyak perusahaan multinasional mengambil langkah serupa untuk meningkatkan profitabilitas, terutama di negara-negara yang sedang berkembang. Namun, langkah ini juga dapat dilihat sebagai bentuk ketidakadilan bagi pelaku usaha lokal yang tidak mendapatkan perlakuan serupa, sehingga dapat menimbulkan ketimpangan dalam ekosistem bisnis. Kemudian, dari sudut pandang kebijakan fiskal, permintaan semacam ini menimbulkan pertanyaan penting tentang bagaimana pemerintah Indonesia dapat mengelola sumber daya dan pendapatan negara. Pajak adalah salah satu sumber pendapatan utama bagi negara, yang digunakan untuk mendanai berbagai program pembangunan dan layanan publik. Jika pembebasan pajak diberikan untuk jangka waktu yang begitu lama, hal ini berpotensi mengurangi pendapatan negara yang sangat dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur dan layanan bagi masyarakat. Selanjutnya, ada juga dampak sosial yang perlu dipertimbangkan. Keberadaan perusahaan seperti Apple di Indonesia seharusnya tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial, tetapi juga kontribusi terhadap masyarakat lokal. Ini termasuk penciptaan lapangan pekerjaan yang padu, transfer teknologi, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Jika kebijakan pajak yang menguntungkan hanya menguntungkan perusahaan tanpa memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat, hal ini dapat menimbulkan ketidakpuasan dan protes di kalangan warga. Akhirnya, penting bagi pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan berbagai aspek ini secara cermat sebelum mengambil keputusan. Dialog antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat perlu diadakan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Pada akhirnya, keseimbangan antara menarik investasi asing dan tetap menjaga kepentingan nasional serta kesejahteraan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Keputusan yang tepat tidak hanya akan mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan lingkungan yang berkelanjutan dan adil bagi semua pihak yang terlibat.