Calon Bupati Lombok Barat, Naufar Furqony Farinduan, dipanggil Bawaslu terkait dugaan kampanye menggunakan fasilitas negara saat acara pelantikan. Berita mengenai pemanggilan kandidat kepala daerah, dalam hal ini Cabup Farin oleh Bawaslu terkait dugaan kampanye yang dilakukan di aula kantor bupati, mencuatkan beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan dalam konteks demokrasi dan pemilihan umum. Tindakan Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu menunjukkan komitmen mereka untuk menjaga integritas proses demokrasi, serta memberikan sinyal tegas bahwa praktik kampanye yang melanggar ketentuan tidak akan dibiarkan. Salah satu poin krusial yang muncul dari berita ini adalah pentingnya pemahaman mengenai zona larangan kampanye. Aula kantor bupati, sebagai tempat resmi pemerintahan, seharusnya tidak digunakan untuk kepentingan politik praktis, apalagi jika itu dilakukan dengan cara yang memanfaatkan fasilitas negara. Hal ini berpotensi menciptakan ketidakadilan dalam perlakuan terhadap semua kandidat, di mana yang memiliki akses ke fasilitas pemerintah akan lebih diuntungkan dibandingkan dengan yang tidak. Dari sisi etika, tindakan Cabup Farin ini sepatutnya mendapatkan perhatian serius. Sebagai calon pemimpin, Farin diharapkan bisa menjadi teladan dalam berpolitik dan mematuhi semua peraturan yang ada. Pelanggaran yang dilakukan, jika terbukti, tidak hanya mencederai proses pemilihan tetapi juga bisa berdampak pada reputasi dan kredibilitas calon tersebut di mata masyarakat. Masyarakat tentunya menantikan pemimpin yang tidak hanya memiliki visi dan misi, tetapi juga integritas yang tinggi. Lebih jauh lagi, pemanggilan oleh Bawaslu juga menjadi momentum untuk mendorong edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pelaksanaan pemilu yang bersih dan transparan. Masyarakat perlu lebih peka terhadap praktik-praktik yang bisa merugikan kualitas demokrasi, serta lebih aktif dalam melaporkan pelanggaran yang mereka saksikan. Pendidikan politik di tingkat masyarakat menjadi sangat penting agar setiap individu dapat berperan aktif demi terciptanya pemilihan yang berintegritas. Di sisi lain, berita ini juga bisa memicu perdebatan di kalangan pendukung masing-masing calon. Sebagian akan berpendapat bahwa pemanggilan ini merupakan bentuk intimidasi terhadap calon tertentu, sementara yang lain mungkin melihatnya sebagai langkah yang tepat untuk menegakkan hukum. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk menjaga objektivitas dan tidak terjebak dalam rivalitas yang negatif. Secara keseluruhan, kasus Cabup Farin yang dipanggil Bawaslu terkait dugaan kampanye di aula kantor bupati ini bukan sekadar masalah individu, tetapi menggambarkan dinamika kesehatan demokrasi di suatu daerah. Penegakan hukum yang adil dan transparan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap calon memiliki kesempatan yang sama dalam berkompetisi. Hal ini juga menegaskan bahwa kesalahan, sekecil apapun, seharusnya tidak luput dari pengawasan agar kepercayaan publik terhadap institusi politik tetap terjaga.