Saat ini bidang Propam Polda Maluku masih melakukan penyelidikan soal etik dan disiplin yang menyeret Kompol Bambang Berita mengenai pencopotan jabatan oknum perwira polisi yang terlibat dalam insiden pemukulan sopir taksi online di Jakarta Selatan merupakan suatu langkah positif dalam menjaga integritas institusi kepolisian di Indonesia. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seorang perwira polisi menciptakan dampak negatif tidak hanya bagi korban, tetapi juga bagi citra institusi kepolisian itu sendiri. Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah dan pihak berwenang untuk menunjukkan bahwa tindakan kekerasan, terutama yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, tidak akan ditoleransi. Pencopotan jabatan oknum polisi tersebut menunjukkan bahwa ada upaya untuk menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam institusi kepolisian. Ketika perwira tinggi terlibat dalam tindakan yang merugikan masyarakat, hal ini tidak hanya merusak kepercayaan publik, tetapi juga melemahkan legitimasi kepolisian sebagai aparat penegak hukum. Dengan mengambil tindakan tegas, Polda Maluku telah menunjukkan komitmen mereka untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Namun, pencopotan jabatan saja tidak cukup. Harus ada penegakan hukum lebih lanjut terhadap oknum yang bersangkutan. Penanganan masalah ini harus melibatkan penyidikan yang transparan dan adil agar dapat memberikan efek jera bagi dosen lain yang mungkin berniat untuk berperilaku sama. Proses hukum yang berkeadilan juga penting untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan. Kejadian ini juga menggarisbawahi perlunya reformasi yang lebih mendalam dalam kepolisian untuk memastikan bahwa semua anggota menjalankan tugas mereka dengan profesionalisme dan menghormati hak asasi manusia. Pelatihan yang lebih baik tentang etika dan interaksi dengan masyarakat bisa menjadi langkah penting untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kekerasan, terutama bagi mereka yang berada dalam posisi kekuasaan. Penting juga untuk mengingat bahwa situasi seperti ini tidak hanya dihadapi oleh sopir taksi online, tetapi juga oleh berbagai kalangan masyarakat lainnya yang sering kali menjadi korban abuse of power. Oleh karena itu, masyarakat harus diberikan ruang yang aman untuk melaporkan tindakan tidak pantas dari aparat penegak hukum tanpa merasa terancam atau tertekan. Inspirasi untuk perubahan positif harus datang tidak hanya dari kapolri dan polda, tetapi juga dari seluruh elemen masyarakat. Kesadaran kolektif tentang pentingnya hak asasi manusia dan penegakan hukum yang adil dapat berkontribusi pada terciptanya lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi semua warga. Akhirnya, kejadian ini harus dilihat sebagai momentum untuk memperbaiki sistem peradilan dan kepolisian di Indonesia. Dengan adanya tindakan yang konkret dan konsisten, diharapkan masyarakat dapat kembali percaya dan menghargai peran kepolisian sebagai pelindung dan pengayom, bukan sebagai pihak yang menakut-nakuti.