Cawabup Bangli I Made Subrata kritik pengelolaan APBD oleh Pemkab. Ia berjanji akan melibatkan masyarakat dalam perencanaan anggaran jika terpilih. Berita mengenai kritik terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bangli yang dianggap kecil dan harapan Subrata akan bantuan dari pemerintah pusat mencerminkan tantangan yang dihadapi daerah dalam mengelola keuangan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, vital untuk memahami bahwa APBD yang terbatas sering kali mengakibatkan kesulitan dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan dan layanan publik yang esensial. Kritik terhadap APBD Bangli menunjukkan kesadaran akan pentingnya perencanaan keuangan yang lebih efektif. Dengan anggaran yang terbatas, pemerintah daerah mungkin mengalami kesulitan dalam mengatasi berbagai isu seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan masyarakat. Dalam situasi seperti ini, sangat penting bagi pemerintah daerah untuk mencari solusi inovatif, termasuk optimasi pengelolaan sumber daya yang ada dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan anggaran. Harapan Subrata untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat adalah langkah yang realistis, mengingat banyak daerah di Indonesia bergantung pada dukungan keuangan dari pemerintah pusat untuk mendorong pembangunan. Pemerintah pusat memiliki peran penting dalam menjamin pemerataan pembangunan di seluruh wilayah, terutama di daerah yang memiliki keterbatasan dalam hal pendanaan. Fokus pada kerja sama antara pemerintah daerah dan pusat tetap menjadi kunci untuk mengatasi kesenjangan ini. Di sisi lain, penting juga bagi pemerintah daerah, termasuk Bangli, untuk terus meningkatkan kapasitas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang dapat menarik investasi serta memperkuat sektor ekonomi lokal. Dengan demikian, diharapkan pendapatan daerah dapat meningkat, sehingga bisa membantu memitigasi ketergantungan pada bantuan pusat. Pemanfaatan teknologi dan peningkatan keterlibatan masyarakat dalam mengawasi dan memperbaiki program-program pemerintah juga dapat menjadi inisiatif yang mendukung pengelolaan APBD yang lebih baik. Dalam jangka panjang, perbaikan dalam pengelolaan APBD dan peningkatan kapasitas daerah akan memberikan dampak yang positif terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini memerlukan komitmen yang kuat dari semua pihak, baik pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk bersinergi dalam menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Dengan demikian, tantangan yang dihadapi oleh Bangli dan daerah lain di Indonesia bukan hanya tentang bantuan dari pemerintah pusat, tetapi juga tentang bagaimana mengoptimalkan potensi yang ada. Upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, transparansi dalam anggaran, serta partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan akan menjadi landasan penting untuk mewujudkan tujuan tersebut.