Cawabup I Made Subrata kritik birokrasi Bangli saat debat Pilbup 2024, serukan perbaikan tata kelola dan reward untuk ASN agar lebih efisien. Berita mengenai kritik Subrata terhadap birokrasi pemerintah di Bangli saat Sedana Arta dan Diar menjabat mencerminkan adanya ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintahan daerah. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa kritik tersebut bukan semata-mata sebagai serangan, melainkan sebagai refleksi dari harapan masyarakat akan suatu pemerintahan yang lebih transparan, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan warga. Kritik terhadap birokrasi memang bukan hal yang baru. Di banyak daerah, termasuk Bangli, sering ditemukan bahwa birokrasi yang bertele-tele dan kurang responsif menjadi penghambat utama dalam pelaksanaan program-program pembangunan. Subrata, sebagai sosiopolitikus atau figur publik, mungkin ingin menyoroti fakta bahwa meskipun sudah ada para pemimpin yang dipilih, masih terdapat tantangan dalam implementasi kebijakan yang seharusnya menguntungkan masyarakat. Ini menunjukkan betapa pentingnya bagi pemimpin untuk tidak hanya fokus pada perencanaan, tetapi juga pada eksekusi yang baik di lapangan. Salah satu poin penting dalam kritik tersebut adalah perlunya reformasi birokrasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Banyak anggaran dan sumber daya dikeluarkan, tetapi sering kali masyarakat tidak merasakan dampaknya. Dalam hal ini, tindakan nyata diperlukan, seperti melakukan pelatihan bagi pegawai negeri, penerapan teknologi informasi untuk mempercepat proses pelayanan, dan penguatan sistem pengawasan untuk mencegah praktik-praktik yang tidak transparan. Selanjutnya, kritik ini juga mencerminkan pentingnya peran masyarakat dalam mengawasi dan mengevaluasi pemerintah. Demokrasi yang sehat membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat untuk memastikan bahwa pemerintahan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. Masyarakat berhak untuk menyampaikan pendapat dan kritik mereka guna mendorong perbaikan yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Dalam dunia yang semakin terbuka ini, suara publik seharusnya tidak dianggap sebagai gangguan, tetapi sebagai aset berharga untuk memperbaiki sistem pemerintahan. Subrata mungkin ingin menekankan bahwa birokrasi yang baik adalah yang mampu mendengarkan suara rakyat dan bersedia untuk melakukan perbaikan di dalam organisasi penyelenggara negara. Akhirnya, meskipun kritik terhadap birokrasi adalah hal yang krusial dan perlu, penting juga untuk melihat perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah. Kolaborasi antara masyarakat, pegawai pemerintah, dan pemimpin daerah sangat diperlukan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih baik. Melalui dialog yang konstruktif, diharapkan akan tercipta sinergi yang positif dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Bangli.