Wamendagri Bima Arya menekankan netralitas ASN di NTB menjelang Pilkada 2024. Pelanggaran dapat berujung sanksi berat sesuai UU. Data pemilih aman. Berita mengenai ancaman sanksi berat terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak netral, seperti yang disampaikan oleh Wamendagri Bima Arya, merupakan langkah yang signifikan dalam menjaga integritas serta profesionalisme ASN di Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Barat (NTB). Dalam konteks pemilu dan dinamika politik yang sedang berlangsung, netralitas ASN sangatlah krusial agar tidak terjadi bias atau campur tangan yang dapat mengganggu jalannya proses demokrasi. Netralitas ASN diharapkan dapat menjamin pelayanan publik yang adil dan tidak berpihak. Ketika ASN terlibat dalam politik praktis, hal ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang tidak terpengaruh oleh kepentingan politik tertentu, dan pernyataan Bima Arya menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa para pegawai negeri sipil menjaga independensi mereka. Selain itu, ancaman sanksi yang dicanangkan perlu diimbangi dengan sosialisasi yang memadai di kalangan ASN. Banyak dari mereka mungkin tidak sepenuhnya memahami batasan antara kebebasan berpendapat dan kewajiban untuk tetap netral. Oleh karena itu, perlu adanya pelatihan dan edukasi tentang kode etik dan peraturan yang mengatur perilaku ASN dalam konteks politik. Hal ini akan membantu ASN menyadari konsekuensi dari tindakan mereka dan mendorong mereka untuk lebih berhati-hati dalam bersikap. Namun, penting juga untuk memastikan bahwa penegakan sanksi dilakukan secara adil dan transparan. Ancaman sanksi berat dapat menimbulkan persepsi ketakutan di kalangan ASN, yang mungkin berdampak negatif terhadap produktivitas dan inovasi dalam pelayanan publik. Oleh karena itu, perlu ada proses yang jelas dan aturan yang tegas tentang bagaimana pelanggaran netralitas dapat ditangani, sehingga tidak menimbulkan kesan sebagai alat represi bagi mereka yang berusaha for bersikap kritis atau mengungkapkan pendapat. Lebih jauh, langkah ini juga harus dilihat dalam konteks yang lebih luas, di mana jalannya pemerintahan yang bersih dan transparan menjadi suatu tuntutan. Kolusi antara ASN dan politikus dapat memperburuk kondisi pemerintahan dan mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan. Maka, komitmen untuk menjaga netralitas ASN harus ditindaklanjuti dengan upaya bersama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung demokrasi yang sehat, di mana semua pihak, termasuk ASN, dapat menjalankan peran mereka dengan baik. Pada akhirnya, pernyataan Bima Arya tersebut mencerminkan kesadaran akan pentingnya menjaga netralitas ASN demi tercapainya pemerintahan yang kredibel dan akuntabel. Dengan komunikasi dan tindakan yang tepat, diharapkan ASN di NTB, serta di seluruh Indonesia, dapat menjadi garda terdepan dalam pelayanan publik tanpa harus terpengaruh oleh dinamika politik yang berpotensi merusak integritas mereka sebagai abdi negara.