Tiga pekerja migran Indonesia asal NTT meninggal di Malaysia. Total 109 PMI meninggal tahun ini. Jenazah tiba di Kupang, diantar oleh BP3MI. Berita mengenai kematian tiga Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal asal Nusa Tenggara Timur (NTT) di Malaysia tentu menjadi sorotan penting dan mengundang keprihatinan mendalam. Situasi ini menunjukkan efek samping dari praktik migrasi yang tidak teratur, yang sering kali melibatkan risiko tinggi bagi para pekerja. Kejadian ini tidak hanya menekankan perlunya perhatian lebih dari pemerintah dalam melindungi warganya yang mencari nafkah di luar negeri, tetapi juga membuka ruang diskusi mengenai kondisi kerja dan perlindungan hukum bagi PMI di Malaysia dan negara-negara lainnya. Pertama-tama, kita harus memahami latar belakang mengapa banyak orang dari NTT, dan daerah lain di Indonesia, memutuskan untuk bekerja di luar negeri secara ilegal. Umumnya, faktor ekonomi menjadi pendorong utama. Masyarakat yang hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit seringkali merasa bahwa peluang kerja di luar negeri, meskipun dalam kondisi ilegal, bisa menjadi jalan keluar dari kemiskinan. Namun, keputusan ini sering kali berdampak fatal dan dapat mengancam keselamatan mereka. Kedua, risiko yang dihadapi oleh PMI ilegal sangat tinggi. Mereka rentan terhadap eksploitasi, penipuan, dan bahkan kekerasan. Ketiadaan perlindungan hukum yang memadai dan status mereka sebagai pekerja ilegal membuat mereka sulit untuk mendapatkan bantuan saat dibutuhkan. Sebagai contoh, ketiga PMI yang meninggal mungkin mengalami kondisi kerja yang tidak aman atau terjebak dalam situasi yang mengancam jiwa, namun tidak dapat melaporkan masalah tersebut karena takut akan konsekuensi hukum. Ketiga, kabar duka ini menjadi pengingat bagi pemerintah Indonesia untuk memperbaiki sistem perlindungan bagi PMI. Upaya untuk memberantas praktik migrasi ilegal merupakan langkah yang penting, namun tidak kalah krusial adalah menyediakan alternatif yang aman dan legal bagi mereka yang ingin bekerja di luar negeri. Hal ini mencakup peningkatan informasi dan pendidikan tentang hak-hak pekerja, serta akses ke program pelatihan yang dapat meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Di sisi lain, berita ini juga menunjukkan perlunya kerjasama internasional dalam melindungi hak-hak pekerja migran. Negara asal dan negara tujuan perlu berkolaborasi lebih erat untuk menciptakan kerangka kerja yang melindungi pekerja, mencegah eksploitasi, dan memastikan bahwa mereka dapat bekerja dalam kondisi yang aman dan manusiawi. Secara keseluruhan, kematian tiga PMI asal NTT ini adalah tragedi yang seharusnya mengajak kita untuk melakukan refleksi mendalam mengenai praktik migrasi, perlindungan pekerja, dan tanggung jawab bersama dalam menciptakan kondisi yang lebih baik bagi semua. Kita harus berkomitmen untuk memperjuangkan hak asasi manusia, tidak hanya di negara asal tetapi juga di mana pun mereka mencari kehidupan yang lebih baik.