BPS NTB mencatat pertumbuhan ekonomi 0,23% pada triwulan III 2024, didorong oleh 11 lapangan usaha, meski 6 lainnya mengalami kontraksi. Berita mengenai pertumbuhan ekonomi NTB (Nusa Tenggara Barat) yang tercatat sebesar 0,23 persen pada triwulan III 2024 merupakan refleksi dari dinamika ekonomi yang terjadi di daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang positif, meskipun terbilang kecil, menunjukkan bahwa NTB masih mampu bertahan di tengah tantangan yang ada, baik dari dalam maupun luar daerah. Hal ini menjadi sebuah pertanda bahwa ada potensi untuk berkembang lebih jauh jika dikelola dengan baik. Tentu saja, angka pertumbuhan ini bisa menjadi bahan evaluasi bagi para pemangku kebijakan. Pertumbuhan yang rendah dapat mengindikasikan adanya masalah struktural dalam perekonomian daerah, termasuk ketergantungan pada sektor-sektor tertentu yang membuat perekonomian NTB rentan terhadap guncangan. Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah daerah untuk berinovasi dan diversifikasi perekonomian agar tidak hanya bergantung pada sektor-sektor tradisional. Salah satu sektor yang mungkin bisa dikembangkan lebih lanjut adalah pariwisata. NTB memiliki banyak potensi wisata yang cantik dan unik, seperti Lombok dan Sumbawa. Jika sektor pariwisata dapat dikelola dengan lebih baik, ini akan membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain itu, pengembangan infrastruktur yang mendukung pariwisata seperti transportasi dan akomodasi juga amat diperlukan. Di sisi lain, penting juga untuk memperhatikan sektor lain seperti pertanian dan perikanan yang menjadi tulang punggung perekonomian banyak masyarakat di NTB. Dengan memasukkan teknologi dan pendekatan berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam, sektor-sektor ini dapat berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi di masa mendatang. Namun, pertumbuhan ekonomi tidak hanya perlu dilihat dari angka. Dampak pertumbuhan tersebut terhadap kesejahteraan masyarakat juga harus menjadi fokus perhatian. Pertumbuhan yang tidak merata dapat menyebabkan kesenjangan sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan untuk melakukan program pemberdayaan masyarakat dan distribusi kesejahteraan yang lebih adil. Secara keseluruhan, meskipun angka 0,23 persen tergolong kecil, ini menjadi momentum untuk melakukan evaluasi dan introspeksi dalam perencanaan pembangunan ekonomi NTB ke depan. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan pendekatan yang tepat, diharapkan NTB dapat mencapai pertumbuhan yang lebih signifikan di masa mendatang, memberikan manfaat tidak hanya dari segi angka ekonomi tetapi juga bagi kualitas hidup masyarakatnya.