Bawaslu Kabupaten Bima hentikan kasus amplop berisi uang berstiker paslon Iqbal-Dinda dan Yandi-Ros. Alasan tidak cukup bukti dan keterangan saksi tak konsisten Berita mengenai Bawaslu yang memutuskan untuk menghentikan kasus amplop uang berstiker pada pemilihan di Bima tentu menimbulkan berbagai reaksi di tengah masyarakat. Di satu sisi, keputusan ini dapat dipandang sebagai bentuk kepatuhan terhadap prosedur hukum dan keterbatasan bukti yang ada. Namun, di sisi lain, keputusan ini juga bisa menimbulkan pertanyaan mengenai integritas proses pemilihan dan potensi dampak negatif dari praktik politik uang. Pertama, penting untuk dicatat bahwa praktik politik uang, termasuk pembagian amplop berisi uang pada saat kampanye, merupakan pelanggaran serius dalam konteks demokrasi. Hal ini tidak hanya merusak fairness dalam pemilihan, tetapi juga menciptakan ketidaksetaraan di antara calon-calon yang bertarung. Jika Bawaslu memilih untuk menghentikan kasus tanpa penyelidikan lanjut, masyarakat bisa jadi merasa bahwa pelanggaran semacam ini diabaikan atau bahkan dibiarkan berlangsung tanpa sanksi yang memadai. Selanjutnya, keputusan Bawaslu juga memunculkan keprihatinan terkait transparansi dan akuntabilitas lembaga pengawas pemilu. Masyarakat membutuhkan jaminan bahwa pengawasan pemilu dilakukan secara objektif dan tegas. Ketika kasus yang terlihat jelas mengindikasikan adanya pelanggaran tidak diusut, kepercayaan publik terhadap lembaga ini bisa menurun. Hal ini dapat berujung pada apatisme pemilih, yang tentunya merugikan sistem demokrasi secara keseluruhan. Selain itu, permasalahan ini juga menggarisbawahi pentingnya pendidikan pemilih dan kesadaran akan bahaya politik uang. Masyarakat, khususnya para pemilih, perlu didorong agar lebih kritis dalam menilai bukan hanya calon yang mereka pilih tetapi juga praktik yang berlangsung selama kampanye. Pemberdayaan pemilih untuk mengenali dan menolak politik uang akan menciptakan tekanan yang lebih besar pada calon dan partai politik untuk bersaing secara sehat. Akhirnya, penting untuk melihat bagaimana lembaga-lembaga terkait, baik Bawaslu maupun partai politik, dapat berkolaborasi untuk menyusun norma-norma yang lebih ketat dan sanksi tegas terhadap praktik korupsi dalam pemilu. Ke depan, diperlukan komitmen kuat dari semua pihak untuk memastikan bahwa proses pemilihan umum berlangsung dengan jujur dan adil, demi terciptanya pemimpin yang benar-benar diinginkan oleh rakyat. Keputusan Bawaslu kali ini harus menjadi momentum untuk refleksi dan peningkatan kualitas pemilu di masa mendatang.