Anggota DPR RI Johan Rosihan memberi sejumlah catatan terkait kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menghapus utang petani hingga pelaku UMKM. Berita mengenai "Wanti-wanti DPR soal Pemutihan Utang Petani-UMKM oleh Prabowo" menunjukkan dinamika yang cukup signifikan dalam kebijakan ekonomi yang berhubungan dengan petani dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Pemutihan utang merupakan sebuah kebijakan yang dapat memberikan angin segar bagi para petani dan pelaku UMKM, yang selama ini terjerat dalam tumpukan utang akibat berbagai faktor, mulai dari bencana alam, fluktuasi harga, hingga dampak pandemi. Namun, di satu sisi, langkah pemutihan utang ini bisa memicu berbagai masalah dalam jangka panjang. Tanggapan DPR yang hati-hati terhadap usulan Prabowo mengenai pemutihan utang menunjukkan adanya kekhawatiran tentang potensi moral hazard yang dapat muncul. Jika petani dan pelaku UMKM merasa bahwa mereka tidak perlu mengelola utang mereka dengan baik karena akan ada pemutihan di masa mendatang, hal ini bisa menimbulkan kebiasaan buruk dalam pengelolaan keuangan. Oleh karena itu, penting untuk menemukan keseimbangan antara memberikan bantuan dan mendorong tanggung jawab dalam pengelolaan utang. Selain itu, ada juga pentingnya mempertimbangkan sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan pemutihan utang. Bisakah pemerintah menanggung beban ini tanpa mengganggu alokasi anggaran untuk program-program lain yang juga krusial, seperti pendidikan dan kesehatan? Pemutihan utang akan membutuhkan sumber daya yang cukup besar, dan harus dipastikan bahwa keputusan ini tidak mengorbankan sektor-sektor lain yang juga penting bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dari sudut pandang ekonomi, pemutihan utang dapat dilihat sebagai sebuah stimulus untuk meningkatkan daya beli masyarakat, khususnya petani dan pelaku UMKM. Dengan terhapusnya beban utang, mereka dapat kembali berinvestasi dalam usaha mereka. Namun, hal ini juga harus diimbangi dengan upaya untuk meningkatkan akses mereka terhadap permodalan di masa mendatang, sehingga mereka tidak terjebak dalam utang yang sama di kemudian hari. Ini menunjukkan bahwa kebijakan pemutihan utang bukanlah solusi jangka panjang, melainkan harus disertai dengan program-program pendukung lainnya. Secara keseluruhan, berita mengenai pemutihan utang ini menyoroti kompleksitas masalah yang dihadapi oleh petani dan UMKM di Indonesia serta tantangan dalam merumuskan kebijakan yang benar-benar bermanfaat dan berkelanjutan. DPR sebagai lembaga legislatif memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tidak hanya memberikan bantuan sementara, tetapi juga menciptakan fondasi yang kokoh bagi keberlangsungan usaha mereka. Dialog dan kolaborasi antara pemerintah, DPR, dan masyarakat menjadi kunci untuk menemukan solusi tepat atas masalah ini.