Jaya Negara mempertanyakan anggaran desa adat kepada paslon Ambara-Adi saat debat kedua Pilwalkot Denpasar 2024. Maaf, tetapi saya tidak memiliki akses langsung ke artikel berita atau informasi terkini, termasuk judul yang Anda sebutkan, 'Jaya Negara Pertanyakan Anggaran Desa Adat ke Ambara-Adi'. Namun, saya dapat memberikan analisis umum mengenai topik pertanyaan anggaran desa adat berdasarkan konteks yang ada. Pertanyaan mengenai anggaran desa adat sering menjadi isu hangat di banyak daerah, terutama di Indonesia, di mana keberadaan desa adat memiliki peran penting dalam pelestarian budaya dan tradisi. Dalam konteks berita ini, tampaknya Jaya Negara mempertanyakan alokasi anggaran yang diberikan kepada desa adat, yang mungkin terkait dengan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana tersebut. Transparansi dalam pengelolaan anggaran sangat penting untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat. Jika ada anggaran yang tidak jelas atau tidak tepat sasaran, hal itu dapat menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat desa. Dalam konteks ini, pertanyaan Jaya Negara kemungkinan mencerminkan suara masyarakat yang ingin memastikan bahwa hak dan kebutuhan mereka diperhatikan. Selain itu, isu anggaran desa adat juga berkaitan dengan penguatan otonomi lokal. Jika desa adat memiliki anggaran yang memadai, mereka dapat lebih mandiri dalam mengelola sumber daya dan mengambil keputusan yang lebih tepat untuk pembangunan komunitas. Namun, tanpa adanya pengawasan dan pertanggungjawaban yang baik, bisa saja anggaran tersebut disalahgunakan atau tidak dimanfaatkan secara efektif. Dalam hal ini, dialog antara pemerintah daerah dan desa adat sangatlah penting. Kedua belah pihak harus bisa berkomunikasi secara terbuka mengenai kebutuhan, harapan, dan masalah yang ada. Dengan begitu, diharapkan anggaran yang ditetapkan dapat lebih sesuai dengan program dan kegiatan yang relevan untuk masyarakat desa adat. Sebagai kesimpulan, pertanyaan mengenai anggaran desa adat adalah isu yang kompleks dan membutuhkan perhatian dari berbagai pihak. Diperlukan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan serta penggunaan anggaran. Hanya dengan cara ini, kita dapat memastikan bahwa desa adat dapat berkembang sambil mempertahankan warisan budaya mereka.