BNPB menginstruksikan relokasi warga dalam radius 7 km dari Gunung Lewotobi untuk mitigasi bencana. Tanah tetap milik warga, namun tidak boleh ditempati. Berita mengenai pengosongan radius 7 kilometer di sekitar Gunung Lewotobi merupakan suatu langkah yang menunjukkan perhatian pemerintah atau pihak berwenang terhadap potensi bahaya yang mungkin timbul dari aktivitas gunung berapi. Langkah ini dapat dipandang sebagai tindakan pencegahan yang penting untuk melindungi masyarakat dari risiko bencana alam yang mungkin terjadi. Dalam konteks Indonesia, yang terletak di Cincin Api Pasifik, pengawasan terhadap gunung berapi memang menjadi hal yang sangat krusial, mengingat sejarah letusan dan dampak yang ditimbulkannya. Namun, keputusan untuk mengosongkan lahan di sekitar gunung berapi tidaklah sederhana. Terdapat aspek sosial dan ekonomi yang perlu dipertimbangkan. Pengosongan lahan berarti bahwa warga yang tinggal di area tersebut harus meninggalkan rumah dan mata pencaharian mereka. Ini membawa dampak besar bagi kehidupan mereka, terutama jika mereka sudah lama tinggal dan bertani atau menjalankan usaha di wilayah tersebut. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menawarkan solusi dan dukungan yang memadai kepada masyarakat yang terdampak, seperti relokasi yang layak atau bantuan finansial. Selanjutnya, berita ini juga membuka dialog mengenai hak kepemilikan lahan. Meskipun lahan tetap milik warga, pengosongan dengan alasan keselamatan menimbulkan pertanyaan tentang prinsip keadilan dan kompensasi. Apakah warga akan mendapatkan dukungan yang cukup untuk mendapatkan lahan baru atau apakah mereka akan kehilangan sumber pencaharian mereka tanpa adanya solusi yang jelas? Sebagai bagian dari pengelolaan risiko bencana, pemerintah perlu memastikan bahwa keputusan semacam ini tidak menambah beban ekonomi kepada masyarakat yang sudah rentan. Di sisi lain, keputusan untuk mengosongkan lahan juga mencerminkan kesadaran yang lebih tinggi akan perlunya mitigasi bencana. Semakin banyak daerah di Indonesia yang mulai menerapkan strategi pengurangan risiko bencana dengan melibatkan masyarakat dan mempersiapkan mereka menghadapi kemungkinan bencana. Ini bisa menjadi contoh positif bagi daerah lainnya untuk mengoptimalkan pengelolaan risiko melalui kebijakan yang komprehensif dan inklusif. Akhirnya, penting bagi media dan masyarakat untuk terus mengikuti perkembangan dari keputusan ini agar dapat mengawasi pelaksanaannya di lapangan. Pengawasan dari masyarakat bisa menjadi alat untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dari pihak berwenang. Di era informasi yang kini serba cepat, kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan media sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak terlindungi dan mendapatkan haknya dalam situasi yang sulit seperti ini.