Ombudsman RI dorong perlindungan sosial bagi pekerja informal seperti petani dan nelayan melalui BPJS Ketenagakerjaan untuk jaminan risiko sosial ekonomi. Berita mengenai dorongan Ombudsman agar petani dan nelayan terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan sangat relevan dan penting untuk dibahas. Sektor pertanian dan perikanan merupakan dua pilar utama dalam perekonomian Indonesia yang melibatkan banyak tenaga kerja. Namun, seringkali petani dan nelayan terabaikan dalam hal perlindungan sosial, meskipun mereka berkontribusi besar terhadap ketahanan pangan dan ekonomi negara. Dengan mendorong petani dan nelayan untuk terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan, kita membuka akses bagi mereka untuk mendapatkan perlindungan atas risiko yang mungkin terjadi dalam pekerjaan mereka. Dalam konteks ini, kehadiran BPJS Ketenagakerjaan sangat krusial. Program ini tidak hanya memberikan perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja, tetapi juga memastikan jaminan hari tua bagi para petani dan nelayan yang mungkin tidak memiliki tabungan atau jaminan pensiun. Seringkali, petani dan nelayan tidak memiliki kepastian mengenai pendapatan mereka, sehingga akses ke jaminan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan dapat memberikan ketenangan pikiran dan stabilitas finansial bagi mereka dan keluarga mereka. Namun, tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan ini juga cukup besar. Salah satunya adalah kurangnya pengetahuan dan sosialisasi mengenai manfaat dari program BPJS Ketenagakerjaan di kalangan petani dan nelayan. Edukasi yang menyeluruh sangat dibutuhkan agar mereka dapat memahami skema perlindungan ini dan mengapa penting untuk mendaftar. Selain itu, pemerintah dan pihak terkait perlu memastikan bahwa proses pendaftaran cukup sederhana dan tidak membebankan mereka secara administratif. Lebih jauh, dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemangku kepentingan lokal dan lembaga swadaya masyarakat, juga sangat diperlukan. Dengan kolaborasi antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan komunitas lokal, inisiatif ini dapat lebih efektif dalam menjangkau petani dan nelayan yang mengabaikan pentingnya jaminan sosial. Program-program pelatihan dan penyuluhan yang melibatkan petani dan nelayan dapat memberi dampak yang lebih besar dalam meningkatkan kesadaran mereka akan pentingnya BPJS Ketenagakerjaan. Dari sudut pandang kebijakan publik, langkah ini juga mencerminkan komitmen pemerintah untuk melindungi setiap lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada di sektor informal. Keberadaan perlindungan sosial yang inklusif dan merata adalah salah satu indikator keberhasilan pembangunan sebuah negara. Oleh karena itu, penguatan perlindungan bagi petani dan nelayan harus menjadi agenda prioritas dalam perumusan kebijakan di sektor ekonomi serta perlindungan sosial. Secara keseluruhan, dorongan Ombudsman untuk mendaftarkan petani dan nelayan dalam BPJS Ketenagakerjaan adalah langkah yang tepat dan strategis. Melalui pelaksanaan program ini, diharapkan tercipta kesejahteraan yang lebih baik bagi mereka, sekaligus meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan perikanan di Indonesia. Ke depan, perlu adanya evaluasi berkala terkait pelaksanaan program ini untuk memastikan bahwa sasaran yang diinginkan tercapai dan bahwa para petani serta nelayan benar-benar merasakan manfaat dari perlindungan yang diberikan.