Ombudsman menemukan sejumlah persoalan dalam implementasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsosnaker) atau BPJS Ketenagakerjaan pada pekerja informal di NTT. Berita mengenai "Beragam Persoalan Implementasi BPJS Ketenagakerjaan Pekerja Informal di NTT" mencerminkan tantangan yang dihadapi dalam penerapan program jaminan sosial di Indonesia, khususnya bagi pekerja informal. Di Nusa Tenggara Timur (NTT), dimana pekerja informal mendominasi perekonomian, program BPJS Ketenagakerjaan harus mampu menjangkau dan memberikan perlindungan bagi mereka. Sayangnya, implementasi program ini masih menemui berbagai kendala yang perlu menjadi perhatian pemerintah dan pihak terkait. Salah satu persoalan utama adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman pekerja informal tentang pentingnya BPJS Ketenagakerjaan. Banyak dari mereka yang mungkin tidak menyadari manfaat dari program tersebut, atau bahkan merasa bahwa premi yang harus dibayar merupakan beban tambahan. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif agar pekerja informal dapat memahami manfaat jaminan sosial dan berani untuk mendaftar. Selain itu, faktor aksesibilitas juga menjadi tantangan besar. Di banyak daerah, terutama di wilayah terpencil, akses terhadap informasi dan layanan BPJS Ketenagakerjaan masih terbatas. Kehadiran petugas yang dapat menjelaskan hak dan kewajiban pekerja informal terkait program ini di lokasi-lokasi yang terpencil sangat penting. Dengan adanya kehadiran petugas lapangan, diharapkan pelayanan dapat lebih merata dan menjangkau semua lapisan masyarakat. Kemudian, terdapat juga tantangan dalam hal regulasi yang mendukung. Banyak pekerja informal tidak terdaftar secara resmi, sehingga data yang akurat untuk menciptakan kebijakan yang efektif menjadi sulit didapat. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, badan kesejahteraan sosial, dan berbagai stakeholder menjadi krusial untuk membangun database yang valid sehingga program BPJS Ketenagakerjaan dapat berjalan dengan optimal. Secara keseluruhan, untuk meningkatkan implementasi BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja informal di NTT, perlu adanya pendekatan yang holistik. Ini meliputi edukasi, kemudahan akses, dukungan regulasi, serta partisipasi masyarakat. Jika semua pihak bersinergi, diharapkan pekerja informal dapat terlindungi dengan baik, sehingga mereka dapat menjalankan aktivitas ekonomi tanpa khawatir kehilangan penghasilan jika terjadi risiko seperti kecelakaan kerja atau penyakit. Keberlanjutan program jaminan sosial ini menjadi penting untuk menciptakan perlindungan sosial yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.