Paslon Iqbal-Dinda fokus kelola potensi alam NTB dengan visi ekonomi kerakyatan. Mereka berkomitmen untuk kolaborasi dan pemberdayaan masyarakat. Berita tentang NTB yang masuk dalam daftar sepuluh provinsi termiskin di Indonesia, sebagaimana dicontohkan dalam judul 'Lalu Iqbal: NTB Masuk 10 Provinsi Termiskin, Apa yang Salah?', mencerminkan tantangan besar yang dihadapi daerah tersebut dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. NTB, yang dikenal dengan potensi pariwisata dan sumber daya alamnya, seharusnya mampu memanfaatkan kekayaannya untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, kenyataannya menunjukkan bahwa masih ada sejumlah faktor yang menghambat laju pertumbuhan ekonomi dan distribusi kesejahteraan yang adil. Salah satu faktor utama yang mungkin berkontribusi pada tingginya tingkat kemiskinan di NTB adalah infrastruktur yang masih kurang memadai. Beberapa daerah di NTB masih menghadapi kesulitan dalam aksesibilitas, baik dari segi transportasi, listrik, maupun layanan dasar lainnya. Infrastruktur yang buruk mengakibatkan biaya distribusi barang dan jasa yang tinggi, sehingga penduduk di daerah tersebut sulit bersaing dalam pasar yang lebih luas. Hal ini juga berpengaruh pada pengembangan sektor ekonomi lokal, termasuk pertanian dan pariwisata yang merupakan sumber pendapatan utama bagi masyarakat. Selain itu, ketergantungan pada sektor komoditas tertentu, seperti pertanian, dapat menjadi pedang bermata dua. Ketika terjadi fluktuasi harga di pasar internasional atau cuaca yang tidak mendukung, pendapatan petani dapat terpengaruh, dan ini berkontribusi pada peningkatan angka kemiskinan. Diversifikasi ekonomi menjadi sangat penting untuk mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu dan menciptakan lapangan kerja baru yang lebih berkelanjutan. Pendidikan juga merupakan aspek yang tidak dapat diabaikan dalam konteks kemiskinan. Tingkat pendidikan yang rendah dapat menyebabkan kurangnya kesempatan kerja bagi penduduk setempat, sehingga mereka tidak dapat memperoleh penghasilan yang layak. Investasi dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan harus menjadi prioritas untuk memberikan masyarakat NTB alat yang diperlukan untuk bersaing di dunia kerja yang semakin kompetitif. Selain itu, pendekatan kebijakan pemerintah juga memegang peranan penting. Diperlukan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah untuk merumuskan kebijakan yang tepat sasaran dan memperhatikan kebutuhan masyarakat. Program-program pemberdayaan masyarakat yang melibatkan partisipasi langsung dari warga setempat dapat meningkatkan efektivitas intervensi yang dilakukan. Masyarakat yang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan akan merasa lebih memiliki dan bertanggung jawab terhadap program-program tersebut. Terakhir, penting untuk mendorong peran sektor swasta dalam pengembangan ekonomi NTB. Investasi dari perusahaan swasta dapat membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, menciptakan iklim investasi yang kondusif di NTB serta memberikan insentif bagi investor untuk berpartisipasi dalam pengembangan daerah harus menjadi bagian dari strategi pengurangan kemiskinan. Dengan memperhatikan beberapa faktor tersebut, diharapkan NTB dapat keluar dari daftar provinsi termiskin dan menuju arah perkembangan yang lebih baik. Kesadaran akan isu ini harus ditingkatkan, bukan hanya oleh pemerintah, tetapi juga oleh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Jika sinergi ini berhasil diwujudkan, maka harapan untuk mengatasi kemiskinan di NTB bukanlah hal yang mustahil.