Paslon nomor urut 1, I Wayan Suyasa-I Putu Alit Yandinata (Suyadinata), menjanjikan hibah Ro 150 juta untuk setiap subak di Kabupaten Badung. Berita tentang Suyasa dan Yandinata yang mengajukan janji untuk memberikan hibah sebesar Rp 150 juta kepada setiap subak di Badung adalah langkah yang patut diperhatikan. Di satu sisi, inisiatif ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung sektor pertanian dan keberlanjutan budaya yang sangat kental di Bali, khususnya terkait sistem irigasi subak yang telah ada sejak lama. Subak tidak hanya berfungsi secara agronomis, tetapi juga sosial dan kultural, jadi perhatian terhadap keberlanjutan subak sangat penting. Pemberian hibah ini dapat menjadi stimulasi ekonomi yang signifikan bagi petani, terutama di tengah tantangan yang dihadapi oleh sektor pertanian saat ini. Dengan adanya dukungan finansial, subak dapat lebih mudah mengadopsi teknologi baru, meningkatkan kualitas hasil pertanian, atau melakukan praktik pertanian yang lebih ramah lingkungan. Hal ini bisa berdampak pada peningkatan produktivitas hasil pertanian, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan petani dan kesejahteraan masyarakat setempat. Namun, kualitas dan keberlanjutan dari program hibah ini sangat tergantung pada mekanisme distribusi dan akuntabilitas yang diterapkan. Penting agar pemerintah memastikan bahwa dana yang diberikan benar-benar sampai ke tangan para petani dan digunakan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengawasan yang transparan dan partisipatif, di mana petani dan anggota subak juga dilibatkan dalam pengelolaan hibah. Ini akan mencegah penyalahgunaan anggaran dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan untuk menyelesaikan masalah yang ada. Selain itu, hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana program ini bisa beradaptasi dengan perubahan iklim dan tantangan lingkungan yang semakin kompleks. Dukungan finansial harus disertai dengan pelatihan dan pendampingan agar petani dapat memanfaatkan dana tersebut dengan cara yang efektif, misalnya melalui peningkatan kapasitas dalam pengelolaan lahan, pemulihan tanah, dan teknik pertanian yang ramah lingkungan. Jika tidak, hibah finansial bisa menjadi sia-sia jika tidak diimbangi dengan pemahaman yang cukup mengenai praktik pertanian berkelanjutan. Di sisi lain, program ini juga bisa berpotensi untuk menciptakan ketergantungan pada subsidi. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk merencanakan program jangka panjang yang tidak hanya bergantung pada hibah, tetapi juga membangun infrastruktur dan sistem pendukung bagi petani untuk mandiri dan berinovasi. Melihat berbagai faktor yang mempengaruhi sektor pertanian, fokus pada pengembangan kapasitas dan mengedukasi petani tentang praktik terbaik juga sangat krusial. Kesimpulannya, janji untuk memberikan hibah Rp 150 juta kepada setiap subak di Badung menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Jika diimplementasikan dengan baik, hal ini dapat menjadi lompatan besar untuk mendukung keberlanjutan sistem pertanian yang telah ada selama ini. Namun, tantangan terkait transparansi, akuntabilitas, dan pengembangan kapasitas petani harus menjadi fokus utama agar program ini berdampak positif dan berkelanjutan untuk komunitas.