Selama pelariannya, tersangka bekerja di sebuah perkebunan yang wilahynya sangat susah mendapatkan sinyal Berita mengenai kesulitan polisi dalam menangkap Daftar Pencarian Orang (DPO) predator seks di panti asuhan Tangerang menunjukkan realitas yang sangat memprihatinkan mengenai perlindungan anak di Indonesia. Kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak, terutama di lembaga-lembaga yang seharusnya menjadi tempat perlindungan mereka, seperti panti asuhan, harus menjadi perhatian serius bagi seluruh masyarakat dan pemerintah. Ketidakmampuan aparat penegak hukum untuk menangkap pelaku menunjukkan adanya tantangan besar dalam penegakan hukum dan perlindungan anak. Salah satu poin penting yang dapat diangkat dari situasi ini adalah perlunya sistem yang lebih kuat dalam pendataan dan pelacakan pelaku kejahatan seksual. Identifikasi yang cepat dan efektif terhadap pelaku DPO dapat membantu dalam pencegahan lebih lanjut dan memastikan bahwa mereka tidak dapat dengan mudah bergerak bebas di antara masyarakat. Dalam kasus ini, polisi menyebutkan bahwa pelaku bekerja di perkebunan, yang menunjukkan bahwa pelaku dapat bersembunyi dan berintegrasi dengan masyarakat tanpa terdeteksi. Hal ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antara aparat penegak hukum dan masyarakat untuk saling mengawasi dan melaporkan aktivitas mencurigakan. Selain itu, perlu adanya upaya pencegahan yang melibatkan pendidikan dan sosialisasi mengenai hak anak serta risiko yang dihadapi. Panti asuhan dan lembaga perlindungan anak harus dilengkapi dengan program pendidikan untuk anak-anak mengenai perlindungan diri dan pengenalan terhadap perilaku yang tidak wajar. Selain itu, staf yang bekerja di panti asuhan harus melalui proses seleksi dan pelatihan yang ketat untuk memastikan bahwa mereka memiliki pemahaman yang benar tentang perlindungan anak dan dapat melakukan pengawasan yang baik. Keterlibatan masyarakat juga sangat penting. Masyarakat harus diajarkan untuk lebih sensitif terhadap isu-isu kekerasan terhadap anak dan memiliki keberanian untuk berbicara jika mereka menyaksikan perilaku yang mencurigakan. Dengan menciptakan jaringan yang kuat di antara masyarakat dan aparat penegak hukum, kita dapat lebih cepat mendeteksi dan menangani kasus-kasus yang terjadi. Selain itu, usaha pemerintah dalam meningkatkan sarana dan prasarana panti asuhan juga perlu dipertimbangkan. Panti asuhan sering kali kekurangan dana dan sumber daya, yang dapat berakibat pada kurangnya pengawasan dan perlindungan yang memadai bagi anak-anak. Oleh karena itu, anggaran untuk program perlindungan anak dan pencegahan eksploitasi seksual harus ditingkatkan. Kesimpulannya, berita mengenai kesulitan dalam menangkap DPO predator seks di panti asuhan menyentuh banyak aspek yang harus diperbaiki. Dari sistem penegakan hukum hingga pendidikan dan kolaborasi masyarakat, upaya yang komprehensif diperlukan untuk memastikan keselamatan dan perlindungan anak-anak. Perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama, dan setiap elemen masyarakat harus berkontribusi untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi mereka.