Bawaslu NTT gelar konsolidasi media untuk pengawasan Pilkada 2024. Fokus pada isu politik uang dan netralitas ASN, TNI, Polri. Media diharapkan berperan aktif. Berita tentang harapan Bawaslu NTT untuk mendapatkan dukungan dari media dalam rangka pengawasan Pilkada 2024 adalah langkah positif yang menunjukkan kesadaran akan pentingnya kolaborasi antara lembaga penyelenggara pemilu dan pihak media. Media memiliki peran krusial dalam menyebarluaskan informasi, mendorong transparansi, dan mengawasi jalannya proses demokrasi. Dengan memanfaatkan kekuatan jangkauan dan pengaruh media, Bawaslu harap bisa meminimalisir pelanggaran dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Pertama, pengawasan pemilu merupakan bagian integral dari proses demokrasi. Bawaslu sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk mengawasi jalannya pemilu tentu memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk media. Melalui pemberitaan yang akurat dan objektif, media dapat membantu masyarakat memahami mekanisme pemilu dan hak-hak mereka sebagai pemilih. Dukungan media dalam bentuk liputan, analisis, dan laporan investigasi bisa menjadi alat yang efektif untuk menarik perhatian publik terhadap isu-isu yang mungkin terabaikan dalam proses pemilu. Kedua, kolaborasi antara Bawaslu dan media juga menciptakan sinergi yang dapat berkontribusi untuk meningkatkan kualitas pemilu. Media dapat berperan sebagai penghubung antara Bawaslu dan masyarakat, sehingga informasi tentang pelanggaran atau indikasi kecurangan dapat segera dilaporkan dan ditindaklanjuti. Dengan adanya komunikasi yang baik antara kedua pihak, maka proses pengawasan akan berjalan lebih efisien dan efektif. Ini juga dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara pemilu. Namun, harapan Bawaslu ini tidak lepas dari tantangan yang ada. Media dihadapkan pada berbagai tekanan, baik dari segi independensi maupun sumber daya. Di beberapa tempat, munculnya berita bohong (hoaks) atau informasi yang tidak akurat dapat mengganggu integritas pemilu. Oleh karena itu, penting bagi media untuk menjaga profesionalisme dan menjunjung tinggi kode etik jurnalistik dalam melaporkan isu-isu terkait pemilu. Selanjutnya, pendidikan media bagi jurnalis dan masyarakat perlu diperkuat. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang pemilu dan proses demokrasi, jurnalis diharapkan bisa lebih kritis dan tajam dalam mengamati serta melaporkan peristiwa terkait pemilu. Selain itu, masyarakat juga perlu dilibatkan dalam pendidikan pemilih agar dapat lebih aktif dalam pengawasan, bukan hanya menjadi konsumen informasi. Secara keseluruhan, harapan Bawaslu NTT untuk mendapatkan bantuan media patut diapresiasi. Ini mencerminkan keinginan untuk menciptakan pemilu yang berintegritas dan transparan. Kerja sama antara kedua pihak harus didasari oleh komitmen yang kuat untuk menjaga kualitas demokrasi dan mengedepankan kepentingan publik di atas kepentingan lainnya. Jika kolaborasi ini dapat terjalin dengan baik, dampaknya akan terasa tidak hanya pada Pilkada 2024 tetapi juga pada pembangunan demokrasi di Indonesia secara keseluruhan.