Jokowi mengingatkan paslon gubernur NTT, Melki-Johni, untuk fokus pada kebutuhan air bersih dan pelayanan kesehatan. Berita mengenai Presiden Joko Widodo yang menitipkan pembangunan tujuh bendungan di Nusa Tenggara Timur (NTT) kepada Melki Laka Lena dan Johni Ginting dalam pertemuan di Solo menyiratkan beberapa hal penting terkait dengan kebijakan pembangunan infrastruktur di Indonesia, khususnya di daerah yang dikenal memiliki tantangan dalam hal akses sumber daya air. Pertama-tama, menitipkan proyek seperti bendungan kepada wakil daerah menunjukkan adanya kepercayaan dari tingkat pusat kepada daerah dalam mengelola dan melaksanakan proyek strategis. Melki dan Johni, sebagai wakil rakyat dari NTT, diberi tanggung jawab untuk memastikan bahwa proyek ini berjalan sesuai dengan rencana dan kebutuhan masyarakat setempat. Hal ini bisa menjadi langkah positif untuk mendekatkan pengambilan keputusan dengan kondisi di lapangan, dan diharapkan dapat membuat proyek tersebut lebih relevan dengan kebutuhan lokal. Namun, tantangan tetap ada. NTT merupakan provinsi yang sering mengalami kekeringan, dan kebutuhan akan infrastruktur air sangat mendesak. Dengan adanya tujuh bendungan yang direncanakan, diharapkan dapat membantu mengatasi masalah tersebut dan menyediakan air bagi pertanian, pemukiman, serta kebutuhan industri. Namun, pembangunan bendungan tidak bisa dilakukan sembarangan. Dibutuhkan perencanaan yang matang, termasuk studi dampak lingkungan, partisipasi masyarakat, serta manajemen sumber daya air yang berkelanjutan. Dalam hal ini, peran Melki dan Johni menjadi sangat krusial. Selanjutnya, proyek pembangunan bendungan ini juga perlu dilihat dalam konteks konektivitas dan pengembangan ekonomi regional. NTT memiliki potensi besar dalam hal pariwisata dan sektor agrikultur yang dapat dikembangkan lebih lanjut jika ditunjang dengan infrastruktur yang memadai. Dengan bendungan yang tepat dan dikelola dengan baik, produksi pertanian bisa meningkat, yang pada gilirannya berpotensi meningkatkan pendapatan masyarakat serta lapangan pekerjaan di daerah tersebut. Ini menjadi peluang besar untuk mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif di NTT. Akhirnya, juga perlu diingat bahwa pembangunan infrastruktur bukan hanya sekadar urusan teknis. Diperlukan dialog yang melibatkan masyarakat, untuk memastikan bahwa mereka memahami dan mendukung proyek tersebut. Ada banyak kasus di mana proyek infrastruktur mengalami penolakan karena kurangnya transparansi dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, Melki dan Johni perlu proaktif dalam melibatkan masyarakat lokal untuk menyamakan visi dan melaksanakan program-program sosial yang mendukung keberhasilan proyek. Dengan semua pertimbangan di atas, berita ini menjadi sebuah sinyal positif dari pemerintah pusat untuk lebih memperhatikan daerah-daerah yang selama ini kurang dapat perhatian. Namun, keberhasilan dari proyek ini akan sangat bergantung pada pelaksanaan yang baik, pendekatan yang inklusif, serta komitmen dari semua pihak untuk memastikan bahwa pembangunan bendungan ini benar-benar bermanfaat bagi rakyat NTT.