BP3MI mencatat sebanyak 111 pekerja migran Indonesia (PMI) asal NTT meninggal di Malaysia sejak Januari hingga pekan pertama November 2024. Berita mengenai "BP3MI Catat 111 PMI Asal NTT Meninggal di Malaysia Sejak Januari 2024" merupakan sebuah informasi yang sangat mengkhawatirkan dan patut mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak. Tewasnya pekerja migran Indonesia (PMI), khususnya dari Nusa Tenggara Timur, di luar negeri mencerminkan berbagai permasalahan yang ada dalam perlindungan buruh migran. Mengingat banyaknya PMI yang berkontribusi besar terhadap perekonomian keluarga dan negara, kejadian seperti ini menunjukkan adanya kekurangan dalam sistem perlindungan dan dukungan bagi mereka yang bekerja di luar negeri. Salah satu isu yang perlu dicermati adalah tantangan yang dihadapi oleh PMI sebelum mereka berangkat dan selama bekerja di luar negeri. Banyak dari mereka, terutama yang berasal dari daerah dengan tingkat pendidikan dan peluang ekonomi rendah, merasa terpaksa untuk mencari pekerjaan di luar negeri demi memperbaiki keadaan ekonomi keluarga. Proses perekrutan yang seringkali tidak transparan dan kurangnya informasi mengenai hak-hak sebagai pekerja migran menyebabkan banyak dari mereka terjebak dalam kondisi kerja yang buruk, bahkan berujung pada kematian. Tanggapan pemerintah dan lembaga terkait terhadap tragedi ini juga harus menjadi sorotan. Perlindungan terhadap PMI harus menjadi program prioritas yang nyata, bukan sekadar wacana. Adanya lembaga seperti BP3MI sangat penting, tetapi jika tidak disertai dengan kerja sama yang baik antara pemerintah, agen tenaga kerja, dan pihak penerima yang berada di negara tujuan, upaya perlindungan tersebut akan tetap tidak maksimal. Program edukasi dan pelatihan yang memadai harus disediakan agar PMI dapat memahami hak-hak mereka dan persiapan sebelum berangkat. Selain itu, tragedi ini juga memunculkan kesadaran mengenai pentingnya aspek kesehatan dan keselamatan kerja bagi PMI. Kematian yang terjadi bisa saja disebabkan oleh faktor kesehatan, lingkungan kerja yang tidak aman, atau bahkan tindak kekerasan. Perlu ada pengawasan yang lebih ketat terhadap perusahaan tempat PMI bekerja di luar negeri, serta mekanisme untuk melaporkan dan menangani keluhan dengan cepat. Di sisi masyarakat, kita perlu mendukung pemerintahan dalam meningkatkan kesadaran akan perlindungan pekerja migran. Media, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat luas harus aktif memberi informasi dan dukungan bagi PMI dan keluarganya. Jika masyarakat memiliki informasi yang lebih baik mengenai risiko dan tantangan yang dihadapi, diharapkan bisa mengurangi jumlah PMI yang mengalami masalah di negara tujuan mereka. Secara keseluruhan, berita terkait kematian PMI asal NTT di Malaysia merupakan sebuah panggilan untuk bertindak. Keberlanjutan dari masalah ini harus ditanggapi dengan langkah-langkah konkret, termasuk revisi kebijakan perlindungan buruh migran, sosialisasi mengenai hak-hak pekerja, serta peningkatan kerja sama internasional dalam menyelesaikan permasalahan buruh migran. Jika kita tidak segera berkomitmen untuk mengatasi masalah ini, rasa duka yang dirasakan oleh banyak keluarga di Indonesia akan terus berlanjut.