Pasangan calon gubernur Bali, Mulia-PAS, optimis dana APBN akan turun. Koster menilai persaingan ketat dengan 38 provinsi lain. Fokus pada pungutan wisatawan. Berita mengenai pernyataan yang melibatkan partai politik Mulia-PAS dan Gubernur Bali, Wayan Koster, terkait alokasi dana pusat ke Bali mencerminkan dinamika politik dan pembangunan di Indonesia. Penekanan pada banyaknya dana pusat yang akan mengalir ke Bali menunjukkan bahwa daerah ini menjadi prioritas dalam agenda pembangunan pemerintah. Hal ini juga menyiratkan pentingnya kompetisi antar daerah untuk mendapatkan alokasi dana yang cukup demi mendukung berbagai program pembangunan. Ketidakpastian mengenai jumlah dan pengalokasian dana ini menimbulkan berbagai reaksi dari berbagai pihak. Di satu sisi, bisa dipahami bahwa alokasi dana yang lebih banyak ke Bali akan memberikan dampak positif terhadap pembangunan infrastruktur, pariwisata, dan sektor-sektor lainnya yang menjadi tulang punggung ekonomi Bali. Namun, di sisi lain, pernyataan "harus berebut" dari Koster mengisyaratkan adanya persaingan yang ketat antardaerah dalam merebut perhatian pemerintah pusat. Hal ini mencerminkan realitas politik di mana daerah harus aktif dalam memperjuangkan kepentingannya untuk mendapatkan dana yang diperlukan. Dalam konteks yang lebih luas, persaingan untuk mendapatkan dana pusat juga mencerminkan kekuatan lobi politik dan hubungan antar daerah dengan pemerintah pusat. Hal ini menantang daerah untuk tidak hanya sekadar menunggu alokasi, tetapi juga menghasilkan strategi dan program yang menarik perhatian. Ini juga bisa menjadi kesempatan bagi daerah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana, sehingga dampak positif dari alokasi dana bisa lebih maksimal. Namun, ada juga risiko dari persaingan ini. Jika daerah terfokus hanya pada bagaimana mendapatkan dana tanpa mempertimbangkan kebutuhan riil masyarakat, maka program yang dihasilkan bisa jadi tidak relevan. Oleh karena itu, penting bagi pemimpin daerah untuk memiliki visi yang jelas dan mendengarkan aspirasi masyarakat dalam setiap upaya pencarian dana. Terakhir, keberhasilan dalam "berebut" dana pusat seharusnya bukan hanya diukur dari jumlah alokasi yang diterima, tetapi juga dari kapasitas daerah dalam memanfaatkan dana tersebut untuk pembangunan yang berkelanjutan. Di Bali, yang terkenal dengan pariwisatanya, alokasi dana tersebut harus diarahkan ke sektor-sektor yang mendukung keberlanjutan, seperti pengembangan ekonomi berbasis komunitas dan konservasi lingkungan, sehingga dana tersebut bisa memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.