Guru Besar Unud, I Gede Yusa, kritik paslon Pilgub Bali. Ia menyoroti nafsu pajak, kurangnya industri rumah tangga, dan pentingnya pemisahan politik-olahraga. Saya tidak memiliki akses ke berita terbaru secara langsung, tetapi saya bisa memberikan tanggapan umum mengenai tema yang diangkat dalam judul tersebut. Judul berita yang mengisyaratkan bahwa kedua pasangan calon (paslon) dalam pemilihan gubernur (Pilgub) Bali terlalu bernafsu untuk menghimpun dana dari warga mengindikasikan adanya keprihatinan mengenai praktik penggalangan dana dalam konteks politik lokal. Dalam sistem demokrasi, memang menjadi hal yang biasa bagi calon pemimpin untuk mencari dukungan finansial, tetapi cara dan tujuan pengumpulan dana tersebut harus dipertanyakan. Jika pengumpulan dana ini dilakukan secara agresif dan tidak transparan, bisa menimbulkan dampak negatif terhadap persepsi masyarakat mengenai integritas calon. Salah satu potensi masalah dalam penggalangan dana yang ' terlalu nafsu' ini adalah kemungkinan timbulnya praktik politik uang atau korupsi. Di banyak daerah, terdapat kekhawatiran bahwa calon pemimpin yang berhasil mengumpulkan dana dalam jumlah besar akan merasa berutang budi kepada pendukung financenya. Hal ini bisa berujung pada kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat luas, tetapi justru menguntungkan segelintir orang atau kelompok yang telah menyumbang. Lebih jauh lagi, ini dapat memperburuk ketidaksetaraan sosial di masyarakat. Di sisi lain, penting untuk mempertimbangkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam mendukung calon pilihan mereka dengan cara menyumbang juga mencerminkan demokrasi yang sehat. Sebagai warga negara, mereka berhak untuk berinvestasi dalam calon yang mereka anggap mampu membawa perubahan positif. Namun, kejelasan dan akuntabilitas dalam penggunaan dana tersebut sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik. Penggalangan dana seharusnya dilakukan dengan cara yang etis dan transparan. Mekanisme yang jelas mengenai bagaimana dana itu akan digunakan, serta laporan keuangan yang terbuka kepada publik dapat menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa calon pemimpin bertanggung jawab atas sumbangan yang diterima. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana calon pemimpin mereka memperoleh dan menggunakan dana, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih informed saat memberikan dukungan. Dalam konteks Bali, sebagai daerah yang kaya akan budaya dan tradisi, penting juga untuk mempertimbangkan bagaimana calon pemimpin mereka dapat mencerminkan nilai-nilai lokal. Seharusnya, penggalangan dana tidak hanya berfokus pada aspek finansial, tetapi juga melibatkan nilai-nilai kearifan lokal dan partisipasi warga dalam proses politik. Keterlibatan masyarakat dalam bentuk diskusi publik atau forum juga dapat menjadi alternatif yang baik untuk mengurangi praktik penggalangan dana yang bersifat agresif. Sebagai kesimpulan, situasi tersebut mencerminkan tantangan yang dihadapi dalam sistem politik saat ini. Keseimbangan antara penggalangan dana yang sehat dan praktik yang etis menjadi hal yang krusial untuk menciptakan iklim demokrasi yang baik. Keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat adalah kunci untuk memastikan bahwa proses politik tetap berlandaskan pada kepentingan bersama dan bukan hanya kepentingan segelintir orang.