Warga Lelateng dan Pengambengan kecewa setelah proyek perbaikan jalan dibatalkan akibat kendala anggaran. Jalan utama siswa SMPN 6 Negara tetap rusak. Berita tentang pembatalan perbaikan jalan antardesa di Jembrana yang sudah disosialisasikan dan ditender mencerminkan sejumlah tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan proyek infrastruktur di Indonesia. Langkah awal yang diambil oleh pemerintah daerah untuk melakukan sosialisasi dan tender merupakan langkah yang baik dalam proses transparansi dan partisipasi masyarakat. Namun, situasi ini menunjukkan bahwa meskipun proses administrasi telah dilalui, masih ada faktor lain yang dapat menghambat realisasi proyek tersebut. Salah satu faktor yang mungkin menyebabkan pembatalan proyek adalah masalah anggaran. Dalam banyak kasus, fluktuasi anggaran dapat mengakibatkan ketidakpastian dalam pelaksanaan proyek. Jika dana yang tersedia tidak mencukupi atau terjadi keterlambatan dalam pencairan anggaran, proyek infrastruktur seperti jalan antardesa bisa terpaksa dibatalkan. Hal ini tentu sangat disayangkan, karena infrastruktur jalan yang baik sangat diperlukan untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Di sisi lain, pembatalan proyek juga menciptakan dampak negatif bagi masyarakat. Jalan yang tidak diperbaiki dapat menyebabkan kesulitan akses untuk masyarakat, berujung pada dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas. Misalnya, petani mungkin mengalami kesulitan dalam mengangkut hasil pertanian mereka ke pasar, yang dapat mempengaruhi pendapatan mereka. Selain itu, infrastruktur yang buruk juga dapat mempengaruhi transportasi umum dan akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan. Dalam perspektif yang lebih luas, pembatalan proyek seperti ini menunjukkan perlunya perencanaan yang lebih matang dan evaluasi risiko yang lebih baik dalam bidang infrastruktur. Pemerintah daerah perlu melakukan kajian yang komprehensif sebelum melakukan sosialisasi dan tender, agar isu-isu yang mungkin timbul dapat diantisipasi. Kolaborasi antara berbagai stakeholder, termasuk masyarakat, pebisnis, dan lembaga pemerintah, sangat penting untuk memastikan keberhasilan proyek infrastruktur. Selain itu, komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat juga menjadi kunci. Masyarakat perlu dilibatkan dalam setiap tahap perencanaan untuk memastikan bahwa kebutuhan dan harapan mereka mendapat perhatian. Jika masyarakat merasa memiliki suara dalam proses tersebut, kemungkinan besar mereka akan lebih mendukung dan bersikap proaktif dalam menghadapi segala tantangan yang muncul. Akhirnya, pembatalan proyek ini seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan sistem manajemen proyek infrastruktur. Evaluasi terhadap proses yang telah dilakukan, serta penyusunan rencana cadangan yang realistis dalam menghadapi situasi tak terduga, sangat diperlukan. Dengan pendekatan yang lebih strategis dan partisipatif, diharapkan proyek-proyek infrastruktur di masa depan dapat berjalan dengan lebih lancar dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.