Ketua KPU Dompu Arif menilai kericuhan pada awal-awal debat perdana Pilbup Dompu 2024 terjadi karena miskomunikasi. Berita mengenai kericuhan yang terjadi di debat perdana pemilihan bupati Dompu memang menjadi sorotan publik, terutama karena perdebatan antar calon pemimpin seharusnya menjadi ajang untuk menunjukkan kualitas dan visi misi mereka. Menurut KPU, kericuhan tersebut disebabkan oleh miskomunikasi, yang menggugah banyak pertanyaan tentang bagaimana persiapan dan pengawasan yang dilakukan dalam acara tersebut. Miskomunikasi dalam konteks seperti ini sangat serius, karena dapat menciptakan kesan negatif terhadap pelaksanaan pemilu. Pertama-tama, penting untuk menilai sejauh mana KPU melakukan persiapan untuk menghindari situasi seperti ini. Debat publik seharusnya dipersiapkan dengan cermat, termasuk pengaturan format, tata tertib, dan komunikasi antara panitia, calon peserta, dan pihak lainnya yang terlibat. Jika miskomunikasi menjadi penyebab utama kericuhan, ini menunjukkan bahwa ada kekurangan dalam hal koordinasi dan penyampaian informasi. Diharapkan kedepannya KPU mampu melakukan evaluasi menyeluruh mengenai proses persiapan debat publik untuk memastikan bahwa hal serupa tidak terulang. Di sisi lain, kericuhan dalam debat publik juga menunjukkan betapa tingginya ketegangan dalam lingkungan politik, terutama menjelang pemilihan. Persaingan antar kandidat sering kali memunculkan emosi yang tinggi, dan hal ini bisa merembet ke situasi yang tidak diinginkan seperti demonstrasi atau kericuhan. Dengan demikian, penting bagi para calon untuk menekan emosi mereka dan lebih mengedepankan substansi dalam berdiskusi, serta memberikan contoh yang baik kepada para pendukungnya. Hal lain yang perlu dicermati adalah imbas dari kericuhan ini terhadap masyarakat dan pemilih. Debat seharusnya menjadi sarana edukasi bagi pemilih untuk mengetahui calon yang mereka pilih. Namun, jika debatan berakhir ricuh, maka peluang untuk menyampaikan visi misi yang jelas akan terhambat. Masyarakat yang menyaksikan debat tersebut mungkin akan lebih terfokus pada kericuhan ketimbang substantif dari debat itu sendiri, yang bisa menyebabkan disinformasi atau apatisme dalam partisipasi politik. Ke depan, KPU dan pihak-pihak terkait perlu mengembangkan mekanisme yang lebih baik untuk mengelola debat publik. Penggunaan moderator yang berpengalaman, pematuhan pada keteraturan debat, serta penyediaan saluran komunikasi yang jelas antara panitia dan peserta adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk mencegah situasi serupa. Untuk calon pemimpin, mereka juga perlu menyadari bahwa kehadiran mereka dalam debat bukan hanya untuk beradu argumentasi, tetapi juga untuk mengedukasi masyarakat dan menciptakan suasana yang kondusif. Dengan demikian, kericuhan di debat perdana pilbup Dompu adalah pengingat bagi semua pihak bahwa proses demokrasi harus dijalani dengan penuh tanggung jawab. Masyarakat pun diharapkan untuk tetap kritis dan selektif dalam mengikuti perkembangan politik, serta tidak mudah terpengaruh oleh suasana emosional yang mungkin ditimbulkan dari peristiwa seperti ini. Hanya dengan komitmen bersama, proses pemilu yang demokratis dan berkualitas bisa terwujud.