Cok Ace, Ketua PHRI Bali, menyesalkan pemangkasan 50% perjalanan dinas pemerintah. Kebijakan ini berdampak pada hotel di Nusa Dua dan daya saing industri. Tentu, saya akan memberikan tanggapan mengenai berita tersebut. Berita tentang "PHRI Bali Sayangkan Kebijakan Pangkas Perjalanan Dinas 50 Persen" mencerminkan kekhawatiran yang berkembang di kalangan sektor pariwisata di Bali, yang merupakan salah satu daerah yang paling bergantung pada wisatawan, baik domestik maupun internasional. Kebijakan pengurangan perjalanan dinas ini dapat berpotensi berpengaruh serius terhadap perekonomian lokal, terutama dalam konteks pemulihan pasca-pandemi COVID-19. Dalam keadaan di mana sektor pariwisata masih berusaha untuk bangkit, langkah ini bisa jadi dianggap sebagai hambatan tambahan. Sektor pariwisata di Bali telah mengalami pukulan yang cukup berat selama pandemi, dengan penurunan jumlah wisatawan yang drastis. Mengingat bahwa banyak hotel, restoran, dan usaha-usaha lainnya bergantung pada perjalanan dinas untuk mempertahankan aktivitas ekonomi mereka, pengurangan jumlah perjalanan ini dapat mengakibatkan penurunan pendapatan yang signifikan. Hal ini dapat menyebabkan kolapsnya beberapa usaha kecil dan menengah yang belum sepenuhnya pulih. Selain itu, perjalanan dinas sering kali memberikan dampak positif dalam memperkuat jaringan bisnis dan kolaborasi antar perusahaan, yang pada gilirannya berkontribusi pada pertumbuhan sektor pariwisata. Dengan pembatasan yang lebih ketat, peluang untuk memperluas jaringan dan meningkatkan kontribusi sektor ini terhadap ekonomi daerah bisa terhambat. Hal ini tentu saja akan mempengaruhi daya saing Bali sebagai destinasi wisata. Di sisi lain, perlu juga dipahami bahwa kebijakan ini kemungkinan diambil sebagai langkah untuk menghindari penyebaran COVID-19. Dengan situasi kesehatan global yang belum sepenuhnya stabil, pemerintah mungkin merasa perlu untuk mengambil tindakan pencegahan. Meskipun demikian, penting untuk menemukan keseimbangan yang tepat antara kebijakan kesehatan dan pemulihan ekonomi untuk memastikan bahwa sektor pariwisata tidak terlalu tertekan. Pihak PHRI dan pemangku kepentingan lainnya bisa melakukan upaya untuk berdialog dengan pemerintah guna mencari solusi yang lebih baik. Mungkin terdapat alternatif lain yang dapat diimplementasikan, seperti kebijakan yang lebih fleksibel dalam hal perjalanan dinas atau pengaturan jumlah perjalanan yang lebih terukur, agar tetap memberikan ruang bagi sektor pariwisata untuk berkembang. Secara keseluruhan, kekhawatiran PHRI Bali terhadap kebijakan ini mencerminkan realita yang dihadapi oleh sektor pariwisata saat ini. Upaya kolaboratif antara pemerintah dan sektor swasta merupakan kunci untuk melewati masa-masa sulit ini dan kembali menghidupkan semangat pariwisata di Bali.