Loading...
Anggota DPRD Karangasem mempertanyakan nasib pokir dari usulan masyarakat yang belum terakomodasi dalam APBD 2025. Proses verifikasi usulan masih berlangsung.
Berita mengenai pertanyaan DPRD Karangasem tentang kejelasan Penyampaian Aspirasi Masyarakat (Pokir) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 menggarisbawahi pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah. DPRD sebagai lembaga legislatif memiliki peran vital dalam memastikan bahwa aspirasi masyarakat yang diwadahi dalam pokok-pokok pikiran dapat terealisasi dengan baik dalam praktik penganggaran. Jika tidak ada kejelasan mengenai pokir yang diajukan, ada potensi besar bahwa dana publik tidak akan digunakan sesuai dengan prioritas yang dibutuhkan masyarakat.
Dari sudut pandang pemerintahan, komunikasi yang baik antara eksekutif dan legislatif sangat penting untuk menyusun kebijakan dan program yang lebih efektif. Ketidakjelasan dalam pokir yang tercantum dalam APBD dapat menyebabkan kebingungan dan frustrasi, baik di kalangan anggota DPRD maupun masyarakat gambaran lebih luas. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk segera memberikan penjelasan yang komprehensif tentang bagaimana dan mengapa pokir tersebut disusun dan diharapkan dapat dianggarkan.
Lebih jauh, pertanyaan DPRD juga mencerminkan adanya kebutuhan mendesak untuk meningkatkan pelibatan publik dalam proses penganggaran. Masyarakat sebagai pihak yang langsung menerima dampak dari kebijakan anggaran seharusnya diberdayakan untuk lebih terlibat dalam proses ini. Misalnya, melalui forum-forum diskusi atau konsultasi publik yang melibatkan semua pemangku kepentingan. Dengan cara ini, kejelasan dan transparansi anggaran dapat terjaga dan diharapkan akan menghasilkan program yang lebih tepat sasaran.
Dalam konteks pengawasan, tindakan DPRD yang mempertanyakan kejelasan pokir ini juga menunjukkan peran mereka sebagai pengawas kebijakan publik. Pengawasan yang ketat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pemerintah daerah tidak hanya menyusun anggaran sesuai regulasi, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah dan DPRD itu sendiri.
Akhirnya, melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran adalah langkah penting untuk menciptakan pemerintahan yang lebih responsif dan bertanggung jawab. Memastikan kejelasan pokir dalam APBD 2025 adalah langkah awal untuk membangun kepercayaan dan menciptakan sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, segala upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran harus diprioritaskan agar tujuan pembangunan daerah dapat tercapai secara optimal.
Setujukah? Bagaimana pendapat anda? Berikan comment or reaction dibawah
Like
Love
Care
Haha
Wow
Sad
Angry
Comment