Menteri Keuangan Sri Mulyani minta pejabat hemat anggaran perjalanan dinas 50%. Kebijakan ini ancam pendapatan hotel di Bali dan NTB, terutama sektor MICE. Berita mengenai permintaan Menteri Keuangan untuk memangkas perjalanan dinas pemerintah sebesar 50% menciptakan gelombang ketidakpastian di sektor perhotelan. Tindakan tersebut mungkin dianggap sebagai langkah untuk mengurangi pemborosan anggaran di tengah tantangan ekonomi yang dihadapi negara. Meskipun demikian, keputusan ini dapat memiliki dampak signifikan bagi industri perhotelan, yang sudah terpukul oleh pandemi COVID-19. Pertama-tama, pengurangan perjalanan dinas tentu akan mengurangi tingkat hunian hotel, terutama di kota-kota besar yang sering menjadi lokasi kegiatan pemerintah. Hotel-hotel, yang biasanya bergantung pada reservasi dari kalangan pegawai pemerintah dan tamu berkaitan dengan acara resmi, mungkin mengalami penurunan pendapatan yang cukup tajam. Ini berpotensi memicu tindakan pengurangan staf dan penutupan sementara untuk menyesuaikan diri dengan permintaan yang menurun. Di sisi lain, meski pengurangan ini diharapkan dapat menghemat anggaran publik, penting untuk mempertimbangkan efisiensi kerja yang mungkin terpengaruh. Perjalanan dinas sering kali menjadi sarana penting bagi para pegawai pemerintah untuk bertukar informasi, melakukan negosiasi, dan memperkuat kerja sama. Jika tidak diimbangi dengan alternatif yang efektif, seperti penggunaan teknologi komunikasi, ini bisa berdampak pada produktivitas dan efektivitas pelayanan publik. Sementara itu, dampak jangka panjang dari kebijakan ini juga perlu diperhatikan. Jika sektor perhotelan terus tertekan, ini bisa berdampak pada lapangan kerja dan kegiatan ekonomi di sektor terkait lainnya, seperti transportasi dan pariwisata. Oleh karena itu, seorang stakeholder dalam industri perlu berpikir kreatif untuk beradaptasi, misalnya dengan menawarkan paket yang menarik untuk segmen pasar lain, seperti wisata bisnis non-pemerintah atau acara pribadi. Secara keseluruhan, langkah pemangkasan perjalanan dinas mungkin berbasis pada alasan keuangan yang kuat. Namun, perhatian perlu diberikan pada keseimbangan antara efisiensi anggaran dan pelaksanaan tugas pemerintah yang optimal. Perlu ada dialog yang konstruktif antara pemerintah, industri perhotelan, dan stakeholders lainnya untuk mencari solusi yang saling menguntungkan. Inovasi dan penyesuaian merupakan kunci untuk dapat bertahan dan beradaptasi di tengah perubahan kebijakan yang cepat ini.