Berbagai upaya sudah ditempuh untuk meminta pertanggungjawaban. Namun, kata Daniel, semua upaya itu menemui kebuntuan. Berita tentang pengusaha yang berencana untuk mempolisikan koleganya meskipun sebelumnya telah mencapai kesepakatan damai melalui pendekatan restorative justice menyoroti kompleksitas hubungan sosial dan bisnis, serta dinamika hukum yang sering kali ikut berperan. Pendekatan restorative justice, yang bertujuan untuk mendamaikan pihak-pihak yang berseteru dengan cara dialog dan penyelesaian konflik secara damai, seharusnya dapat menciptakan suasana saling pengertian dan memperkuat hubungan. Namun, keputusan untuk melanjutkan proses hukum setelah mencapai kesepakatan damai menunjukkan bahwa mungkin ada faktor-faktor lain yang memengaruhi keputusan tersebut. Salah satu kemungkinan adalah bahwa pengusaha tersebut merasa bahwa kesepakatan damai yang dicapai tidak cukup menguntungkan atau tidak memenuhi harapannya. Dalam konteks bisnis, ada kalanya kepentingan individu atau perusahaan lebih diutamakan daripada nilai-nilai kerjasama. Dari sudut pandang ini, ketidakpuasan terhadap hasil kesepakatan bisa menjadi alasan kuat untuk melanjutkan proses hukum. Hal ini mencerminkan betapa pentingnya transparansi dan kepercayaan dalam dunia bisnis, di mana hubungan yang baik antara kolega sangat berpengaruh terhadap keberhasilan suatu usaha. Selain itu, keputusan untuk mempolisikan dapat juga mempertimbangkan aspek perlindungan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam beberapa kasus, individu atau perusahaan mungkin merasa bahwa tindakan koleganya merugikan mereka secara finansial atau reputasi, sehingga merasa perlu untuk menempuh jalur hukum sebagai langkah perlindungan. Ini menunjukkan bahwa meskipun restorative justice menawarkan solusi damai, seringkali ada faktor eksternal yang memerlukan penegakan hukuman. Namun, perlu juga dicermati bahwa tindakan hukum yang diambil setelah proses restorative justice dapat berpotensi menimbulkan konsekuensi negatif. Misalnya, hal ini bisa merusak citra pengusaha tersebut di mata publik dan mitra bisnis lainnya. lebih jauh lagi, keputusan ini mungkin juga menyebabkan keretakan hubungan yang lebih dalam dengan kolega yang telah terlibat, dan ini tentu saja bukan sesuatu yang diinginkan dalam konteks kemitraan bisnis yang saling menguntungkan. Akhirnya, kasus ini menjadi pengingat penting bahwa dalam menyelesaikan konflik, terutama dalam dunia bisnis, komunikasi yang jujur dan terbuka adalah kunci. Sering kali, kesepakatan dangkal atau keputusan yang terburu-buru tanpa mempertimbangkan semua aspek bisa menimbulkan masalah di kemudian hari. Keberhasilan hubungan dalam bisnis bergantung pada kemampuan setiap pihak untuk beradaptasi dan mengelola konflik secara konstruktif, menyadari bahwa langkah-langkah hukum tidak selalu menjadi solusi paling baik.