Anggota Komisi A DPRD Kutai Timur, Yusuf T Silambi memberikan tanggapannya soal Kebakaran Hutan dan Lahan. Berita mengenai pernyataan Komisi A DPRD Kutim tentang kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih marak terjadi meskipun tidak lagi signifikan, mencerminkan tantangan besar yang dihadapi oleh daerah dalam pengelolaan sumber daya alam. Kebakaran hutan merupakan isu yang kompleks dan dapat berpengaruh terhadap banyak aspek, mulai dari lingkungan, kesehatan masyarakat, hingga perekonomian lokal. Meskipun ada penurunan signifikan dalam frekuensi karhutla dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, kenyataan bahwa hal ini masih terjadi menunjukkan bahwa langkah-langkah pengendalian yang ada perlu terus ditingkatkan. Pernyataan Komisi A DPRD Kutim bisa dilihat sebagai sinyal bahwa meskipun ada kemajuan, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa daerah ini bebas dari masalah yang diakibatkan oleh karhutla. Hal ini menuntut perhatian lebih dari pemerintah daerah untuk memperkuat regulasi dan menegakkan hukum terkait pengelolaan lahan. Selain itu, penting untuk melibatkan masyarakat setempat dalam upaya pencegahan, karena mereka adalah pihak yang paling dekat dengan lahan yang rentan terhadap kebakaran. Edukasi mengenai praktik-praktik pertanian berkelanjutan dan dampak karhutla terhadap kesehatan serta ekosistem dapat menjadi langkah awal yang efektif. Dari sisi lingkungan, keberadaan dampak yang mungkin ditimbulkan oleh karhutla, seperti pencemaran udara dan kehilangan keanekaragaman hayati, harus menjadi perhatian utama. Kebakaran yang tidak terkendali dapat merusak habitat alami dan mengancam spesies yang terancam punah. Oleh karena itu, perlunya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai stakeholders dalam sektor lingkungan untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan menjadi sangat penting. Selain itu, meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana juga menjadi hal yang krusial. Dengan mempersiapkan alat dan sumber daya manusia yang memadai, daerah dapat lebih sigap dalam menghadapi kemungkinan terjadinya kebakaran hutan. Program pelatihan bagi tim pemadam kebakaran dan peningkatan teknologi pemantauan kebakaran adalah beberapa langkah yang dapat menjadi prioritas. Selain itu, upaya restorasi lahan yang terbakar juga perlu dipertimbangkan untuk mengembalikan ekosistem yang telah terganggu. Tentu, pernyataan DPRD ini perlu ditindaklanjuti tidak hanya dengan evaluasi, namun juga dengan tindakan nyata di lapangan. Ini bisa mencakup pengawasan yang lebih ketat terhadap aktivitas pembukaan lahan yang berpotensi memicu kebakaran. Juga, mendorong pengusaha lokal untuk berpartisipasi dalam praktik yang ramah lingkungan dapat menjadi bagian dari solusi yang lebih besar. Dengan melibatkan semua pihak, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Pada akhirnya, pernyataan dari Komisi A DPRD Kutim menyoroti pentingnya perhatian terus-menerus terhadap isu karhutla. Meskipun situasinya mungkin membaik, tantangan yang tersisa membutuhkan komitmen yang berkelanjutan dari berbagai pihak. Dengan upaya kolektif, bukan tidak mungkin untuk menurunkan insiden karhutla hingga ke titik yang aman dan menjamin keberlanjutan lingkungan bagi generasi yang akan datang.