Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Islam KH Jeje Zaenudin turut bicara terkait adanya perbedaan hasil Ijtima Ulama... Berita dengan judul 'PERSIS: Rekomendasi Mudzakarah Perhajian Perlu Disinkronkan dengan Ijtima Ulama MUI' mengindikasikan adanya upaya untuk menyelaraskan antara rekomendasi yang dihasilkan dalam Mudzakarah Perhajian oleh Persatuan Islam (PERSIS) dengan keputusan yang diambil dalam Ijtima Ulama Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hal ini mencerminkan komitmen dari kedua organisasi untuk memastikan bahwa panduan dan fatwa yang dihasilkan dapat saling mendukung dan tidak bertentangan, serta relevan dengan kepentingan umat. Pentingnya sinkronisasi antara rekomendasi dari PERSIS dan Ijtima Ulama MUI tak bisa dipandang sebelah mata. Dalam konteks masyarakat yang plural dan beragam, adanya kesepakatan di antara organisasi-organisasi Islam adalah langkah strategis untuk memperkuat kesatuan umat. Hal ini juga membantu menghindari perpecahan yang mungkin timbul akibat adanya perbedaan pendapat atau panduan yang tidak konsisten. Dengan menyatukan rekomendasi tersebut, diharapkan dapat tercipta narasi tunggal yang lebih mudah dipahami dan diikuti oleh masyarakat. Selain itu, sinkronisasi ini juga bisa menjadi indikator bahwa kedua organisasi tersebut memiliki visi dan misi yang sama dalam menghadapi tantangan di era modern ini. Banyak isu-isu kontemporer, seperti penggunaan teknologi, masalah sosial, dan politik, memerlukan pandangan yang komprehensif dari berbagai sudut pandang. Dengan bekerjasama dan berkoordinasi, PERSIS dan MUI bisa mengeluarkan pendapat dan rekomendasi yang lebih baik dan lebih adaptif terhadap perkembangan zaman. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah pentingnya melibatkan aspek partisipatif dari masyarakat dalam proses muzakarah. Rekomendasi yang dihasilkan seharusnya tidak hanya mencerminkan kepentingan elit organisasi, tetapi juga harus melibatkan aspirasi dari masyarakat luas, agar hasilnya benar-benar relevan dan dapat diterima. Hal ini juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga keagamaan dalam memberikan bimbingan hidup beragama yang sesuai dan akuntabel. Namun, tantangan dalam mencapai sinkronisasi ini tentu tidaklah mudah. Perbedaan pandangan dan interpretasi di antara ulama dan cendekiawan dapat menjadi penghambat dalam proses kesepakatan. Oleh karena itu, diperlukan dialog yang terbuka dan konstruktif supaya masing-masing pihak dapat memahami posisi dan alasan dari pandangan yang berbeda. Dengan demikian, proses pengambilan keputusan bisa lebih inklusif dan menghasilkan solusi yang lebih baik. Sebagai penutup, rekomendasi dari PERSIS yang mengimbau perlunya sinkronisasi dengan Ijtima Ulama MUI adalah langkah positif dalam menciptakan harmoni dalam beragama. Keterbukaan untuk berkolaborasi dan berkoordinasi di antara lembaga-lembaga keagamaan sangat penting untuk memperkuat pondasi umat dalam menghadapi berbagai tantangan. Ke depannya, upaya ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi organisasi-organisasi lainnya untuk bersatu dalam menjaga dan memperjuangkan nilai-nilai agama di tengah realitas kehidupan yang semakin kompleks.