Anggota Komisi III DPRD Lampung, Munir Abdul Haris menyebut perkara dugaan korupsi PT Lampung Energi Berjaya (LEB) harus dibuka ke publik agar terang Berita mengenai pembentukan Panitia Khusus (Pansus) oleh DPRD Lampung untuk membahas kasus PT LEB mencerminkan adanya respons legislasi terhadap isu yang mungkin berdampak signifikan bagi masyarakat dan ekonomi daerah. Langkah ini menunjukkan bahwa lembaga legislatif berusaha untuk menjalankan fungsi pengawasan dan transparansi, yang merupakan hal penting dalam pemerintahan yang baik. Pansus diharapkan dapat menyelidiki lebih jauh tentang dugaan masalah yang mungkin terjadi di PT LEB, termasuk kemungkinan penyalahgunaan wewenang atau dugaan korupsi. Transparansi dalam kasus seperti ini sangat penting, terutama jika melibatkan perusahaan yang memiliki peran besar dalam perekonomian lokal. Pembentukan Pansus bisa menjadi sinyal bahwa pemerintah setempat tidak akan mentolerir praktik-praktik yang merugikan masyarakat. Dengan membuka kasus ini ke publik, diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai keadaan yang sebenarnya, sekaligus memberi kesempatan bagi masyarakat untuk lebih terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Namun, perlu diingat bahwa penyelidikan semacam ini mesti dilakukan secara objektif dan profesional. Pansus harus mampu memisahkan fakta dari opini, serta menghindari intervensi politik yang bisa merusak integritas proses. Dalam konteks ini, kerja sama antara DPRD, aparat hukum, dan masyarakat menjadi sangat vital untuk mendapatkan hasil yang transparan dan akuntabel. Selain itu, kasus-kasus seperti ini sering kali menuntut partisipasi aktif dari masyarakat. Media juga memainkan peran penting dalam mengawasi jalannya Pansus dan memberikan informasi yang diperlukan kepada publik. Kesadaran masyarakat untuk menuntut transparansi dan akuntabilitas harus terus ditingkatkan, agar praktek-praktek baik dalam pemerintahan dapat terwujud. Di sisi lain, pembentukan Pansus juga dapat memunculkan tantangan. Jika tidak dikelola dengan baik, bisa timbul konflik kepentingan yang menghalangi proses investigasi. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk saling mendukung dan memastikan bahwa ketidakpastian ini tidak semakin memperburuk keadaan. Dalam konteks yang lebih luas, langkah ini juga bisa menjadi contoh positif bagi daerah lain. Jika DPRD Lampung berhasil menjalankan Pansus dengan baik, hal ini bisa mendorong lembaga legislatif lainnya untuk melakukan hal serupa ketika menghadapi isu-isu serupa. Keterlibatan aktif dari DPRD dalam penyelesaian masalah di tingkat daerah menciptakan harapan akan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel di Indonesia. Kesimpulannya, pembentukan Pansus oleh DPRD Lampung untuk kasus PT LEB adalah langkah yang sangat diharapkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Namun, keberhasilan langkah ini sangat bergantung pada integritas dan objektivitas seluruh pihak yang terlibat. Selain itu, partisipasi aktif dari masyarakat dan media akan menjadi elemen kunci dalam memastikan bahwa kasus ini ditangani dengan baik dan membawa akibat positif bagi publik.