Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, Sahbirin Noor alias Paman Birin tidak memenuhi panggilan penyidik KPK . Berita mengenai ketidakpatuhan Sahbirin Noor terhadap panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan isu yang penting dan relevan dalam konteks penegakan hukum di Indonesia. Sebagai sosok yang memiliki posisi strategis, tindakan atau keputusan yang diambil oleh Sahbirin Noor dapat memberikan dampak signifikan terhadap reputasi institusi yang dipimpinnya serta terhadap kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum. Pertama-tama, ketidakpatuhan terhadap panggilan KPK menimbulkan pertanyaan mengenai komitmen seseorang terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sebagai pejabat publik, Sahbirin Noor seharusnya memahami bahwa memberikan keterangan kepada lembaga penegak hukum adalah bagian dari tanggung jawabnya. Keengganan untuk memenuhi panggilan KPK dapat ditafsirkan sebagai indikasi kurangnya itikad baik untuk menjelaskan situasi atau menjawab berbagai pertanyaan yang relevan terhadap kasus yang sedang diselidiki. Di sisi lain, kita juga harus memperhatikan konteks yang lebih luas. Terdapat banyak faktor yang bisa memengaruhi keputusan seseorang untuk tidak hadir, mulai dari masalah kesehatan, alasan pribadi, hingga keberadaan advokasi hukum. Meskipun demikian, keberadaan alasan tersebut harus bisa dipertanggungjawabkan dan dilandasi dengan bukti yang kuat. Masyarakat juga berhak untuk mengetahui mengapa seorang pejabat publik tidak memenuhi panggilan, terutama jika hal tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan. Selanjutnya, ketidakpatuhan ini juga dapat berdampak pada kepercayaan publik terhadap KPK itu sendiri. Kinerja KPK sebagai lembaga penegak hukum harus didukung oleh kerjasama semua pihak, termasuk individu yang menjadi sasaran penyelidikan. Jika individu-individu ini mulai menunjukkan ketidakpatuhan atau bahkan upaya menghindar dari panggilan KPK, hal ini dapat memicu skeptisisme di kalangan masyarakat mengenai efektivitas lembaga tersebut dalam menjalankan tugasnya. KPK, di pihak lain, harus terus berkomitmen untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Dalam menghadapi situasi di mana ada pihak yang tidak patuh, KPK perlu mempertimbangkan langkah-langkah hukum lebih lanjut untuk memastikan agar panggilan tersebut dihormati. Langkah-langkah ini seharusnya dilakukan dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum dan menjamin bahwa setiap individu berhak mendapatkan hak-haknya. Akhirnya, kita berharap agar situasi ini tidak hanya menjadi berita semata, tetapi memicu dialog konstruktif mengenai pentingnya kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga penegak hukum dalam upaya memberantas korupsi. Penegakan hukum yang kuat dan independen adalah pilar penting untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Semoga berita ini menjadi pemicu bagi semua pihak untuk lebih aktif dalam menyuarakan dan mendukung transparansi serta keadilan di negeri ini.