Ketua KPU Bandar Lampung Dedy Triyadi mengatakan, simulasi yang dilakukan adalah pemungutan dan penghitungan suara Pilgub Lampung dan Pilkada. Simulasi pencoblosan yang dilakukan oleh KPU Bandar Lampung di Lapas Rajabasa merupakan langkah progresif yang menunjukkan komitmen untuk memastikan bahwa setiap warga negara, termasuk mereka yang sedang menjalani masa hukuman, tetap mendapatkan hak suara dalam pemilihan umum. Langkah ini penting untuk meningkatkan partisipasi politik dan memastikan bahwa tidak ada lapisan masyarakat yang terabaikan dalam proses demokrasi. Dengan melibatkan narapidana dalam simulasi ini, KPU tidak hanya memberikan edukasi tentang proses pemilu, tetapi juga mengedukasi mereka tentang pentingnya suara mereka dalam menentukan masa depan bangsa. Di satu sisi, langkah ini mencerminkan upaya untuk mengintegrasikan narapidana ke dalam masyarakat, agar mereka tidak merasa terasing dan kehilangan hak-hak mereka sebagai warga negara. Hal ini juga bisa menjadi bentuk pemulihan dan rehabilitasi bagi mereka yang sedang menjalani hukuman, dengan memberikan mereka kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi. Partisipasi ini dapat memberi dampak positif pada mental dan psikologis mereka, dengan menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap daerah dan negara. Namun, ada juga tantangan yang harus dihadapi dalam mengimplementasikan hak suara bagi narapidana. Misalnya, masih ada stigma dan prasangka negatif di masyarakat terhadap mereka yang pernah terlibat dengan hukum. Oleh karena itu, penting bagi KPU dan pihak terkait lainnya untuk mengedukasi publik tentang pentingnya inklusi sosial bagi narapidana, serta menjelaskan bahwa memberikan hak suara adalah bagian dari hak asasi manusia. Masyarakat perlu diajak untuk memandang narapidana bukan hanya sebagai pelanggar hukum, tetapi juga sebagai individu yang mampu berkontribusi bagi pembangunan bangsa. Selain itu, simulasi seperti ini harus terus didukung dengan program-program pendidikan politik yang lebih mendalam bagi narapidana. Dengan pendidikan yang memadai, mereka akan lebih memahami peranan dan tanggung jawab mereka sebagai pemilih, serta bagaimana suara mereka dapat mempengaruhi kebijakan. KPU bisa berkolaborasi dengan lembaga-lembaga rehabilitasi untuk mengembangkan program-program yang berbasis pada pendidikan demokrasi. Di samping itu, KPU juga perlu melihat efektivitas dan keberhasilan dari simulasi tersebut. Evaluasi terhadap pelaksanaan simulasi sangat penting untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman narapidana terhadap proses pemilu benar-benar meningkat. Jika diperlukan, KPU mungkin perlu melakukan penelitian lebih lanjut atau survei untuk mengukur dampak dari program ini pada partisipasi mereka dalam pemungutan suara yang sebenarnya. Secara keseluruhan, simulasi pencoblosan di Lapas Rajabasa adalah langkah yang positif dan harus didorong untuk menjadi agenda yang lebih luas. Keterlibatan narapidana dalam pemilu harus dipandang sebagai langkah menuju demokrasi yang lebih inklusif, di mana setiap suara dihargai dan diakui. Ke depan, diharapkan program ini dapat diimplementasikan di lebih banyak lokasi, sehingga semakin banyak narapidana yang memiliki kesempatan untuk ikut serta dalam proses demokrasi. Dengan cara ini, kita tidak hanya memperkuat sistem demokrasi, tetapi juga membuka jalan bagi rehabilitasi sosial narapidana.