Sahbirin Noor alias Paman Birin tak ungkap alasan mangkir dari panggilan penyidik KPK hari ini, Senin (18/11/2024). Berita mengenai Paman Birin, sapaan akrab untuk Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, yang mangkir dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan berbagai perspektif yang perlu dicermati dengan cermat. Pertama, tindakan tidak hadirnya seseorang yang dipanggil oleh lembaga antikorupsi seperti KPK menunjukkan ketidakpatuhan dan dapat menimbulkan berbagai spekulasi terkait dengan niat atau kepentingan yang mendasarinya. Hal ini tentu saja memicu pertanyaan mengenai transparansi dan akuntabilitas pejabat publik dalam menjalankan tugas mereka. Kedua, kegagalan untuk menyampaikan alasan yang jelas atas ketidakhadiran ini dapat dianggap sebagai upaya menghindari tanggung jawab. Masyarakat berhak mengetahui alasan di balik sikap para pemimpinnya, terutama dalam konteks pemeriksaan yang berkaitan dengan kemungkinan pelanggaran hukum atau korupsi. Keberadaan KPK sebagai lembaga penegak hukum yang bertujuan untuk memberantas korupsi memerlukan dukungan penuh dari semua pihak, termasuk para pejabat yang seharusnya bersikap proaktif dalam menjalani proses hukum. Lebih dari itu, sikap Paman Birin ini juga dapat memengaruhi persepsi publik terhadap integritas pemerintahan di tingkat daerah. Dalam era di mana tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas semakin meningkat, tindakan yang terkesan menghindar hanya akan memperburuk citra pemerintahan dan memicu ketidakpercayaan di kalangan masyarakat. Masyarakat perlu merasa bahwa pemimpin mereka bertanggung jawab dan siap untuk diuji integritasnya. Di sisi lain, perlu juga diperhatikan konteks yang lebih luas mengenai bagaimana sistem hukum dan politik di Indonesia berjalan. Banyak pengalaman menunjukkan bahwa para pejabat tinggi sering kali mendapatkan perlakuan istimewa atau memberikan kesan bahwa mereka berada di luar jangkauan hukum. Hal ini menimbulkan keprihatinan tentang keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum. Setiap pejabat publik harus menyadari bahwa di mata masyarakat dan hukum, mereka harus diperlakukan sama dan tidak ada yang kebal terhadap hukum. Dalam kesimpulannya, berita mengenai ketidakhadiran Paman Birin dalam panggilan KPK menunjukkan pentingnya penegakan hukum yang konsisten, serta perlunya sikap terbuka dan akuntabel dari pejabat publik. Masyarakat memiliki hak untuk menuntut klarifikasi dan penjelasan atas tindakan yang tampak menghindar dari tanggung jawab. Ke depan, penting bagi lembaga sebagai KPK untuk terus melakukan pengawasan dan penegakan hukum dengan tegas terhadap semua elemen masyarakat, tanpa kecuali, demi menjaga kepercayaan publik dan integritas institusi pemerintahan.