Calon wakil wali kota Mataram, Weis Arqurnain, targetkan PAD parkir Rp 20 miliar, dibantah TGH Mujiburahman yang sebut potensi hanya Rp 15 miliar. Tanggapan terhadap berita berjudul "Weis Targetkan PAD Parkir Mataram Rp 20 Miliar, Dibantah Mujib" dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, termasuk aspek ekonomi, kebijakan publik, dan tanggung jawab pemerintah daerah. Pertama, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 20 miliar dari sektor parkir di Mataram mencerminkan ambisi pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan setempat. Sektor parkir, sebagai salah satu sumber PAD, memang memiliki potensi yang besar, terutama di kota-kota yang padat aktivitasnya seperti Mataram. Namun, pencapaian target ini tidak hanya bergantung pada peningkatan tarif atau jumlah vehicle, tetapi juga harus didukung oleh sistem manajemen parkir yang efisien dan transparan. Jika tidak, masyarakat bisa saja merasa terbebani dan menganggap kebijakan ini tidak adil. Namun demikian, bantahan dari Mujib sepertinya menunjukkan adanya perbedaan pandangan mengenai target tersebut. Perselisihan ini bisa ditafsirkan sebagai refleksi dari ketidakpuasan atau kekhawatiran terhadap kebijakan yang diusulkan. Jika ada ketidakcocokan antara pemerintah dan pihak terkait, seperti pengelola parkir atau masyarakat, hal ini bisa menjadikan target PAD tersebut sebagai isu yang lebih kompleks. Komunikasi yang baik dan dialog antara semua pihak yang berkepentingan sangat diperlukan untuk mencapai kesepakatan dan menghindari konflik yang dapat merugikan semua pihak. Selanjutnya, dalam konteks kebijakan publik, pemerintah perlu berpikir jauh ke depan. Meningkatkan PAD melalui sektor parkir harus seimbang dengan pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat perlu merasakan manfaat dari setiap peningkatan pendapatan daerah, seperti infrastruktur yang lebih baik, layanan publik yang lebih responsif, dan aksesibilitas yang lebih baik. Penargetan yang hanya fokus pada angka dan pendapatan tanpa memperhitungkan dampaknya terhadap masyarakat bisa berpotensi menghasilkan kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir orang. Dengan demikian, sepertinya perlu ada evaluasi yang lebih dalam mengenai efektivitas dan penerapan kebijakan pajak atau retribusi di sektor parkir. Ini juga meliputi kajian tentang alternatif sumber PAD lain yang mungkin lebih berkelanjutan dan tidak membebani masyarakat. Kerja sama antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta harus dimanfaatkan untuk menciptakan sistem parkir yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi warga kota. Secara keseluruhan, berita ini menunjukkan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam mengelola potensi PAD. Keseimbangan antara pendapatan dan pelayanan publik adalah kunci keberhasilan dalam mencapai target tersebut. Dengan pendekatan yang transparan dan dialog aktif dengan masyarakat, pemerintah diharapkan bisa menemukan solusi yang tidak hanya meraih angka PAD yang diinginkan, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk warganya.