Anggota Komisi III DPRD Lampung, Munir Abdul Haris menyebut perlu dibentuk pansus untuk evaluasi pengelolaan dana di PT LEB. Berita mengenai anggota DPRD Lampung yang menyatakan perlunya pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas pengelolaan anggaran PT LEB (Lampung Energi Baru) dapat mengundang berbagai tanggapan dan analisis. Dalam konteks pemerintahan dan pengelolaan sumber daya, langkah tersebut menunjukkan adanya perhatian dan tanggung jawab dari anggota legislatif dalam mengevaluasi penggunaan anggaran yang berkaitan dengan proyek-proyek vital di daerah. Pansus dapat berperan penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran. Dengan adanya Pansus, diharapkan proses pengawasan dapat dilakukan secara lebih mendetail. Ini dapat memberikan kejelasan tentang bagaimana anggaran dialokasikan, serta adanya ruang untuk evaluasi terhadap efektivitas program-program yang telah dijalankan oleh PT LEB. Oleh karena itu, langkah ini seharusnya tidak hanya dianggap sebagai formalitas, tetapi juga sebagai upaya serius untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya publik. Di sisi lain, keberadaan Pansus juga bisa menjadi sinyal adanya ketidakpuasan atau kekhawatiran dari masyarakat atau stakeholder terkait pengelolaan anggaran tersebut. Hal ini penting untuk dicermati, karena jika tidak ditangani dengan baik, dapat memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga yang seharusnya bertanggung jawab. Sebagai anggota DPRD, inisiatif ini bisa menjadi momentum untuk memperkuat hubungan antara pemerintah dengan rakyat, dengan cara menunjukkan bahwa suara masyarakat didengar dan dianggap serius. Namun, pembentukan Pansus juga memerlukan dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk eksekutif dan manajemen PT LEB itu sendiri. Tanpa adanya data dan dukungan informasi yang lengkap, kerja Pansus bisa terhambat. Oleh karena itu, sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam hal ini sangat penting agar proses evaluasi dapat berjalan efektif. Dalam jangka panjang, langkah-langkah ini mendorong budaya akuntabilitas di lingkungan pemerintahan. Dengan semakin seringnya evaluasi dan pengawasan yang dilakukan, diharapkan akan tercipta pengelolaan anggaran yang lebih baik dan berorientasi pada hasil. Ini menjadi salah satu langkah strategis dalam upaya pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Lampung, khususnya dalam sektor energi yang memiliki peran krusial untuk kemajuan daerah. Akhirnya, penting bagi publik untuk terus mengikuti perkembangan terkait pembentukan Pansus ini. Partisipasi masyarakat dalam proses ini dapat memperkuat legitimasi Pansus dan memberikan dukungan moral kepada anggota DPRD untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas dapat terjaga, dan anggaran untuk proyek-proyek strategis dapat dimanfaatkan secara optimal demi kepentingan masyarakat.