Yahnu Wiguno turut menyoroti kinerja Bawaslu Metro, dan KPU Metro yang dinilai lamban dalam menentukan keputusan. Berita mengenai tuntutan terhadap KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) untuk tegas menerapkan putusan inkrah PN Metro dalam kasus Qomaru Zaman menunjukkan betapa pentingnya peran lembaga-lembaga ini dalam menjaga integritas proses pemilu. Putusan inkrah, yang berarti sudah berkekuatan hukum tetap, harus dihormati dan dilaksanakan oleh semua pihak, termasuk lembaga negara. Ini adalah bagian dari upaya penegakan hukum yang berkeadilan dan transparan, terutama dalam konteks pemilihan umum yang sangat penting bagi demokrasi. Tindakan KPU dan Bawaslu dalam konteks ini sangat krusial. Keduanya memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pemilu dilaksanakan secara fair dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Permintaan untuk menerapkan putusan inkrah tersebut mencerminkan harapan masyarakat bahwa tidak ada ruang bagi penyimpangan atau kelemahan dalam sistem pemilu. Ini juga menjadi momentum bagi lembaga-lembaga tersebut untuk menunjukkan komitmen mereka dalam menegakkan keadilan dan memastikan bahwa setiap kasus pelanggaran hukum, termasuk yang melibatkan calon legislatif atau pemimpin daerah, tidak diabaikan. Di sisi lain, kejadian ini juga memberikan sinyal kepada publik mengenai pentingnya pengawasan terhadap proses pemilu. Masyarakat perlu memiliki kepercayaan bahwa ada mekanisme yang kuat untuk mengawasi dan menangani pelanggaran. Bawaslu, sebagai lembaga yang bertugas melakukan pengawasan, harus dapat bergerak cepat dan responsif terhadap putusan pengadilan, dan melakukan tindakan yang diperlukan agar keputusan tersebut diterapkan. Dengan demikian, masyarakat akan semakin percaya bahwa setiap suara mereka memiliki arti dan bahwa proses demokrasi dijalankan dengan baik. Dalam konteks ini, media juga memiliki peran penting dalam menyebarkan informasi yang akurat dan transparan mengenai perkembangan kasus ini. Dengan peliputan yang cermat, masyarakat bisa mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai proses hukum dan implikasinya terhadap pemilu. Informasi yang tepat dan mendidik akan membantu meningkatkan kesadaran publik terkait hak-hak mereka dalam pemilu dan bagaimana mereka dapat melaporkan pelanggaran yang terjadi. Secara keseluruhan, permintaan untuk menegakkan putusan inkrah ini menandakan bahwa masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat sangat peduli terhadap integritas pemilu. Harapannya, dengan adanya pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang konsisten, para pelanggar akan mendapatkan konsekuensi yang setimpal, dan masyarakat akan semakin yakin bahwa setiap pemilihan dapat diikuti dengan rasa aman dan adil. Sungguh penting bagi KPU dan Bawaslu untuk mengambil langkah proaktif dalam upaya pemulihan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di Indonesia.