Dua pelaku pembacokan yang menewaskan pendukung sekaligus saksi pasangan calon (paslon) dalam Pilkada Sampang 2024 ditangkap polisi. Berita tentang penangkapan dua pelaku pembacokan saksi Pilkada Sampang dan total tiga orang yang diamankan menyoroti isu serius mengenai keamanan dan ketertiban dalam konteks pemilihan umum. Tindakan kekerasan yang dialami oleh saksi pilkada adalah sebuah ironi dalam demokrasi, di mana seharusnya proses pemilihan berlangsung secara damai dan transparan. Keberanian para saksi untuk memberikan kesaksian merupakan bagian penting dalam menjaga integritas pemilu, dan tindakan kekerasan semacam ini jelas menunjukan adanya ancaman terhadap demokrasi dan proses hukum. Pembacokan ini juga mencerminkan ketegangan yang sering muncul dalam politik lokal, terutama di daerah yang memiliki potensi konflik yang tinggi. Dalam konteks Pilkada, dinamika kekuasaan dan kepentingan sering memunculkan rivalitas yang dapat berujung pada tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Penangkapan para pelaku adalah langkah positif dari pihak kepolisian dalam upaya menegakkan hukum, namun perlu diingat bahwa tindakan hukum saja tidak cukup untuk mencegah kekerasan semacam ini di masa mendatang. Lebih dari itu, masyarakat perlu diingatkan akan pentingnya menjaga iklim politik yang kondusif. Pendidikan politik yang baik dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya proses pemilihan yang demokratik harus ditingkatkan. Partisipasi aktif dari masyarakat dalam menjaga proses pilkada harus didorong, tidak hanya sebagai pemilih, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat yang berintegritas. Penanggulangan terhadap kekerasan politik juga memerlukan kerja sama antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat. Dalam situasi seperti ini, pemerintah daerah harus turut berperan aktif dalam menciptakan suasana yang aman menjelang dan saat pemilihan berlangsung. Program-program pencegahan dan penanganan konflik perlu disusun agar masyarakat tidak merasa tertekan atau terancam saat menjalani proses demokrasi. Di sisi lain, pihak kepolisian juga perlu melakukan evaluasi mengenai keamanan dalam pelaksanaan pilkada di daerah-daerah rawan. Penguatan intelijen untuk mendeteksi potensi-potensi konflik sebelum terjadi bisa menjadi salah satu solusi. Dengan demikian, proses pemilihan bisa berjalan dengan aman, damai, dan terjamin keadilannya. Sementara itu, penting bagi masyarakat untuk tidak terjebak dalam sikap apatis atau takut untuk bersuara hanya karena adanya ancaman kekerasan. Masyarakat harus bersatu untuk menolak segala bentuk kekerasan dan intimidasi. Hanya dengan soliditas dan komitmen untuk menjaga proses demokrasi, kita dapat mengurangi potensi-potensi kekerasan yang merugikan. Secara keseluruhan, kasus ini menjadi pengingat bahwa keamanan dalam pemilihan umum adalah hal yang fundamental. Keterlibatan semua pihak, baik dari pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat sipil, diperlukan untuk menciptakan ruang demokrasi yang aman dan transparan. Mari kita semua berkomitmen untuk mendukung keberlangsungan proses demokrasi di Indonesia dengan cara yang damai dan beradab.