Komisioner KPU Metro Yunita Dewi Nurbaya mengaku telah menggelar pleno sebelum putuskan pembatalan pencalonan Wahdi-Qomaru. Berita mengenai pembatalan pencalonan Wahdi-Qomaru oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Metro Lampung menunjukkan dinamika politik yang terjadi menjelang pemilihan umum. Keputusan KPU mengenai pembatalan pencalonan ini penting untuk dipahami dalam konteks hukum dan regulasi pemilu di Indonesia. Dalam setiap proses pemilihan, keputusan yang diambil oleh KPU seharusnya berdasarkan pada aturan yang berlaku, dan transparansi dalam proses ini sangat diperlukan agar tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat. Langkah komisioner KPU yang menggelar pleno untuk memutuskan hal ini juga menunjukkan adanya upaya untuk mengedepankan prinsip keterbukaan. Namun, masyarakat berhak mengetahui alasan di balik pembatalan tersebut. Jika keputusan ini berkaitan dengan syarat administrasi atau hal-hal lain yang berkaitan dengan integritas calon, maka penting untuk dijelaskan dengan rinci agar publik memahami situasi yang terjadi. Keterbukaan informasi akan membangun kepercayaan publik terhadap KPU sebagai lembaga yang bertanggungjawab dalam menyelenggarakan pemilu. Di sisi lain, provokasi dan reaksi dari para pendukung Wahdi-Qomaru juga bisa diprediksi. Tindakan penolakan atas keputusan KPU sudah menjadi hal yang umum dalam arena politik. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk merespons keputusan ini secara konstruktif. Diskursus mengenai keadilan dalam pemilu dan bagaimana calon-calon diatur patut diperhatikan agar ke depannya terdapat perbaikan dalam sistem yang ada. Selain itu, pembatalan pencalonan ini bisa memunculkan dampak psikologis bagi para pemilih, khususnya pendukung Wahdi-Qomaru. Sebagian mungkin merasa kehilangan pilihan mereka, sedangkan yang lain mungkin akan beralih ke calon lain. Melihat hal ini, KPU perlu mengadakan sosialisasi atau upaya lain untuk mengedukasi masyarakat mengenai mekanisme pemilihan umum dan proses pencalonan, sehingga mereka lebih paham dan tidak hanya terpaku pada satu kandidat. Terakhir, pembatalan pencalonan semacam ini juga harus jadi perhatian bagi partai politik dan calon lain agar lebih cermat dalam mempersiapkan segala syarat yang diperlukan. Ini adalah kesempatan bagi mereka untuk mengintrospeksi dan memastikan bahwa semua aspek administrasi calon yang diajukan telah terpenuhi. Dengan demikian, proses demokrasi yang berjalan menjadi lebih solid dan minim konflik. Secara keseluruhan, berita mengenai pembatalan pencalonan ini menggarisbawahi pentingnya mekanisme serta aturan dalam pemilu. Keterbukaan dan transparansi menjadi kunci untuk menjaga integritas pemilihan dan membangun kepercayaan publik terhadap lembaga pemilu. Diharapkan, setiap keputusan yang diambil oleh KPU tidak hanya menjadi legal, tetapi juga diterima secara sosial oleh masyarakat.