Serikat Pekerja Nasional NTB kampanyekan belanja di warung kecil akibat kenaikan PPN 12% mulai 2025. Daya beli masyarakat diprediksi akan terpengaruh. Tentu saja, pembahasan mengenai kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada tahun 2025 dan seruan dari serikat pekerja untuk berbelanja di warung kecil adalah isu yang penting dan relevan. Kenaikan PPN merupakan hal yang perlu dicermati secara cermat, terutama bagaimana dampaknya terhadap daya beli masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah. Kenaikan PPN dari 10% menjadi 12% tentunya dapat memicu peningkatan harga barang dan jasa, yang pada gilirannya akan berimpak langsung pada pengeluaran sehari-hari masyarakat. Apalagi dalam kondisi pemulihan ekonomi pasca-pandemi yang masih rentan, hal ini dapat menjadi beban tambahan bagi keluarga-keluarga yang sudah berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar. Serikat pekerja yang mengkampanyekan belanja di warung kecil menunjukkan upaya untuk mendukung ekonomi lokal. Warung kecil memiliki peranan penting dalam perekonomian mikro, dan dengan mengalihkan belanja ke tempat-tempat tersebut, masyarakat bisa membantu mempertahankan keberadaan usaha kecil di tengah tekanan inflasi dan pajak yang meningkat. Ini juga bisa menjadi cara untuk melestarikan budaya lokal dan memperkuat komunitas. Di sisi lain, perlu dicermati pula dampak dari kebijakan pajak yang lebih tinggi. Sektor usaha mikro dan kecil mungkin tidak selalu siap untuk menyerap biaya tambahan yang diakibatkan oleh kenaikan pajak. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha kecil dan dapat mempengaruhi kelangsungan usaha mereka. Maka dari itu, penting bagi pemerintah untuk memberikan dukungan dan perlindungan, seperti pelatihan dan akses permodalan, untuk memastikan usahawan kecil dapat bertahan. Kenaikan PPN yang direncanakan juga perlu diimbangi dengan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak yang diterima. Masyarakat akan lebih menerima kenaikan pajak tersebut jika ada kejelasan mengenai penggunaan dana pajak untuk pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, dan pendidikan. Tanpa adanya kejelasan ini, masyarakat mungkin akan merasa skeptis dan kehilangan kepercayaan pada pemerintah. Dalam konteks yang lebih luas, kampanye belanja di warung kecil juga mengingatkan kita akan pentingnya kesadaran konsumen. Ketika masyarakat lebih memilih lokal, mereka tidak hanya mendukung perekonomian lokal tetapi juga mengurangi jejak karbon dengan mengurangi jarak tempuh distribusi barang. Hal ini sejalan dengan upaya untuk menciptakan keberlanjutan dan ketahanan ekonomi. Singkatnya, isu kenaikan PPN yang disertai dengan kampanye belanja di warung kecil mencerminkan dinamika kompleks antara kebutuhan fiskal pemerintah dan keberlangsungan usaha kecil. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem yang saling mendukung demi kesejahteraan bersama. Keberhasilan dalam implementasi dan pemanfaatan kebijakan ini akan sangat bergantung pada seberapa baik kita semua bisa bersinergi dalam menghadapi tantangan yang ada.