Paslon gubernur NTB Rohmi-Firin fokus tingkatkan kesadaran hukum warga melalui sinergitas birokrasi dan pembangunan berbasis desa. Kampung madani jadi prioritas Tanggapan terhadap berita berjudul "Rohmi-Firin Soroti Rendahnya Kesadaran Hukum di NTB" dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. Pertama, isu kesadaran hukum di Nusa Tenggara Barat (NTB) adalah masalah yang serius dan memerlukan perhatian lebih dari semua pihak, terutama pemerintah dan masyarakat. Rendahnya kesadaran hukum bisa berakibat pada peningkatan pelanggaran hukum, ketidakadilan sosial, serta menghambat perkembangan wilayah. Upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum harus menjadi prioritas, karena hukum yang dihormati dan dipatuhi akan menciptakan tatanan masyarakat yang lebih baik. Kedua, pernyataan Rohmi dan Firin mengenai rendahnya kesadaran hukum juga mencerminkan perlunya pendidikan hukum yang lebih efektif dan menyeluruh di masyarakat. Pendidikan hukum tidak hanya mencakup pemahaman terhadap undang-undang, tetapi juga bagaimana hukum berfungsi dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat perlu diajarkan tentang hak dan kewajiban mereka, dan bagaimana cara melindungi hak-hak mereka di hadapan hukum. Program-program sosialisasi dan penyuluhan hukum di komunitas harus diperkuat agar lebih banyak orang memahami betapa pentingnya hukum dalam menjaga ketertiban dan keadilan. Ketiga, pihak pemerintah dan lembaga terkait juga perlu lebih proaktif dalam menegakkan hukum serta memberikan akses terhadap keadilan bagi masyarakat. Banyak masyarakat yang mungkin tidak menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Oleh karena itu, lembaga hukum harus hadir dan mengambil langkah-langkah konkret untuk mendekatkan diri kepada masyarakat, terutama kelompok rentan yang sering kali terabaikan oleh sistem hukum. Selain itu, perhatian terhadap isu ini juga bisa menjadi momentum bagi masyarakat dan pemerintah untuk bersinergi dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kesadaran hukum. Pemerintah daerah bisa menggandeng berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan media, untuk menyusun program-program yang mendorong partisipasi masyarakat dalam memahami dan menghargai hukum. Ini akan membantu menciptakan rasa tanggung jawab bersama dalam menegakkan hukum dan keadilan di NTB. Akhirnya, untuk mencapai peningkatan kesadaran hukum yang signifikan, dibutuhkan komitmen jangka panjang. Kesadaran hukum tidak dapat dibangun dalam semalam, melainkan melalui proses yang berkelanjutan. Diperlukan evaluasi dan penyesuaian strategi yang terus menerus agar program-program yang dilaksanakan benar-benar efektif. Peningkatan kesadaran hukum di NTB akan berdampak positif tidak hanya bagi masyarakat, tetapi juga bagi kemajuan sosial dan ekonomi daerah itu secara keseluruhan.