Paslon gubernur NTB, Iqbal-Dinda, rencanakan pemisahan Dinas Kebudayaan dan Pendidikan serta pembangunan sekolah tinggi seni untuk kembangkan budaya lokal. Berita mengenai pemisahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang dipimpin oleh Iqbal dan Dinda mencerminkan salah satu langkah strategis dalam meningkatkan efisiensi dan fokus pelayanan publik di kawasan tersebut. Pemisahan ini dapat diartikan sebagai respons terhadap kompleksitas dan tantangan yang dihadapi oleh kedua sektor tersebut, yaitu pendidikan dan kebudayaan, yang memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda. Dari segi pendidikan, pemisahan ini memungkinkan adanya perhatian yang lebih besar terhadap pengembangan sistem pendidikan dan peningkatan kualitasnya. Dengan adanya Dinas Pendidikan yang berdiri sendiri, diharapkan program-program yang ditetapkan bisa lebih terfokus dan terarah, seperti peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan kompetensi guru, serta penyesuaian kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman. Sebuah Dinas Pendidikan yang mandiri juga memungkinkan lebih banyak inovasi untuk memajukan sistem pendidikan, sehingga dapat mengatasi berbagai masalah yang dihadapi oleh dunia pendidikan saat ini, termasuk kesenjangan akses pendidikan yang masih ada. Di sisi lain, pemisahan ini juga memberikan ruang bagi kebudayaan untuk berkembang secara lebih mendalam tanpa harus terjebak dalam agenda pendidikan. Kebudayaan memiliki kekayaan yang beragam, mulai dari seni, adat istiadat, hingga pengembangan masyarakat. Dengan adanya Dinas Kebudayaan yang terpisah, akan ada kesempatan yang lebih baik untuk melestarikan dan mengembangkan aset-aset budaya yang ada di NTB. Hal ini penting, mengingat budaya lokal merupakan identitas yang perlu dijaga dan diwariskan kepada generasi mendatang. Namun, implementasi pemisahan ini tentunya tidak tanpa tantangan. Koordinasi antara kedua dinas yang terpisah menjadi kunci agar tidak terjadi tumpang tindih masalah atau bahkan konflik kepentingan dalam kebijakan yang diambil. Selain itu, pemisahan ini harus diiringi dengan penyiapan sumber daya manusia dan anggaran yang memadai. Jika tidak, akan ada risiko bahwa pemisahan tersebut hanya menjadi simbol tanpa dampak nyata pada peningkatan kualitas layanan di kedua sektor tersebut. Selanjutnya, pemisahan ini juga perlu didukung oleh partisipasi masyarakat. Peran serta masyarakat dalam memberikan masukan dan kritik sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh Dinas Pendidikan dan Dinas Kebudayaan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Ini juga dapat meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap program-program yang dijalankan, sehingga berpotensi meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Secara keseluruhan, langkah pemisahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di NTB merupakan langkah yang berpotensi membawa dampak positif, asalkan diiringi dengan perencanaan dan pelaksanaan yang matang. Ini bisa menjadi momentum bagi kedua sektor untuk memberikan kontribusi maksimal terhadap kemajuan NTB, baik dalam hal pendidikan yang berkualitas maupun pelestarian serta pengembangan kebudayaan yang kaya. Mari kita tunggu dan awasi progres serta dampak dari kebijakan ini ke depan untuk memastikan bahwa tujuan awalnya dapat tercapai dengan baik.