Paslon gubernur NTB, Iqbal-Dinda, menolak anggapan NTB intoleran. Iqbal menekankan pentingnya pendidikan toleransi beragama di sekolah. Berita mengenai pernyataan Iqbal dan Dinda yang tidak sepakat dengan menyebut Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai daerah intoleran mencerminkan perdebatan yang kompleks mengenai identitas dan toleransi dalam masyarakat. Perdebatan ini penting, karena mencakup berbagai aspek sosial, budaya, dan politik yang ada di Indonesia. Pertama-tama, perlu dicatat bahwa setiap daerah memiliki karakteristik unik yang dibentuk oleh sejarah, budaya, dan interaksi sosial yang terjadi di dalamnya. NTB, misalnya, dikenal dengan keberagaman etnis dan agama, serta toleransi yang telah ada di banyak komunitasnya. Ketika seseorang mengklaim bahwa suatu daerah adalah intoleran, pernyataan tersebut biasanya berakar dari pengalaman subjektif atau insiden tertentu yang mungkin tidak mencerminkan keseluruhan masyarakat. Di sisi lain, penting untuk tidak menafikan bahwa intoleransi bisa muncul dalam bentuk diskriminasi atau perlakuan tidak adil terhadap kelompok tertentu di akar rumput. Kasus-kasus seperti ini, meskipun mungkin tidak mewakili mayoritas, tetap perlu diakui dan ditangani secara serius agar tidak mengganggu harmoni masyarakat. Dalam konteks NTB, Iqbal dan Dinda mungkin merasa bahwa penilaian negatif tersebut bisa merugikan citra daerah mereka, terutama dalam hal pariwisata dan investasi. Selama ini, NTB dikenal sebagai destinasi wisata yang menawarkan keindahan alam dan budaya yang kaya. Jika daerah ini dicap intoleran, hal itu dapat berpengaruh pada minat wisatawan dan investor untuk datang, yang pastinya akan berdampak pada perekonomian lokal. Kedua, pendekatan komunikasi yang konstruktif sangat penting dalam mengatasi isu-isu seperti ini. Daripada saling menyalahkan, dialog terbuka antara berbagai kelompok dalam masyarakat, termasuk pemerintah, pemuka agama, dan masyarakat sipil, dapat menghasilkan solusi yang lebih inklusif dan mengedepankan nilai toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Ini juga dapat menjadi wahana untuk mendidik masyarakat mengenai pentingnya menghargai perbedaan. Selanjutnya, perlu adanya upaya kolektif untuk mengedukasi masyarakat mengenai hak asasi manusia dan pentingnya toleransi. Sekolah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil bisa berperan dalam menyebarkan pemahaman dan sikap yang lebih positif terhadap keragaman. Dengan cara ini, potensi konflik bisa diminimalisir. Akhirnya, pendapat Iqbal dan Dinda membuka peluang untuk mengeksplorasi lebih jauh tentang dinamika sosial dalam masyarakat. Melalui berbagai perspektif, kita dapat menggali lebih dalam mengenai tantangan dan peluang yang ada, serta menjaga agar setiap suara bisa didengar. Dengan demikian, diskusi mengenai intoleransi dan toleransi tidak hanya akan bermanfaat bagi NTB, tetapi juga bagi seluruh masyarakat Indonesia.