Calon wakil bupati Buleleng, Gede Supriatna, menilai janji insentif guru Rp 1-2 juta tidak realistis dan mengajak calon pemimpin berpikir sesuai kemampuan APBD. Berita mengenai janji Sugawa yang menawarkan insentif guru sebesar Rp 2 juta per bulan menjadi topik menarik untuk dibahas, terutama dalam konteks pendidikan di Indonesia. Tanggapan yang disampaikan oleh Supriatna yang mengatakan bahwa proposal tersebut ‘tidak realistis’ mencerminkan keraguan yang cukup umum dalam diskusi tentang insentif guru. Dalam konteks pendidikan yang seringkali dihadapkan pada masalah anggaran yang terbatas dan tantangan sistemik, janji-janji seperti ini perlu dipertimbangkan dengan lebih matang. Pertama, kita perlu memahami bahwa insentif merupakan alat yang efektif untuk meningkatkan motivasi dan kinerja guru. Namun, besaran insentif yang ditawarkan harus mempertimbangkan beberapa faktor, seperti kemampuan anggaran daerah, kebutuhan riil guru, dan keberlanjutan program tersebut. Dengan menyusuri tingkat ekonomi daerah dan kondisi keuangan pemerintah setempat, kita bisa melihat apakah Rp 2 juta per bulan itu sebuah angka yang bisa dicapai atau hanya sekadar janji politik. Kondisi faktual di lapangan sering kali berbeda dari yang diharapkan. Supriatna, yang menganggap bahwa tawaran tersebut tidak realistis, berpotensi merujuk pada kenyataan bahwa ada banyak guru di wilayah terpencil yang masih kekurangan fasilitas dan dukungan yang layak. Dalam hal ini, alih-alih menawarkan insentif yang besar, bisa jadi lebih efektif untuk meningkatkan infrastruktur pendidikan dan memberikan pelatihan yang memadai bagi guru. Reformasi pendidikan yang menyeluruh mencakup lebih dari sekadar penambahan insentif keuangan. Selanjutnya, janji insentif juga perlu dipastikan tidak hanya menjadi alat menarik simpati saat menjelang pemilihan umum. Politisi cenderung membuat janji yang mampu menarik perhatian masyarakat, tetapi sangat penting untuk memastikan bahwa komitmen tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang nyata dan berkelanjutan. Tanpa adanya rencana yang jelas dan sumber pendanaan yang memadai, janji insentif tersebut bisa berujung pada kekecewaan bagi para guru dan masyarakat. Sebagai tambahan, penting untuk menyertakan masukan dari para guru dan komite pendidikan dalam menyusun kebijakan seperti insentif ini. Adanya dialog antara pemerintah dan guru dapat membantu dalam menentukan seberapa besar insentif yang dibutuhkan dan dipandang adil. Ini juga dapat meningkatkan rasa memiliki dan kolaborasi antara pihak berwenang dan praktisi pendidikan dalam mengatasi masalah yang ada. Pada akhirnya, pendidikan adalah investasi jangka panjang bagi sebuah bangsa. Jika pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan, maka tawaran insentif seperti yang disampaikan Sugawa harus diimbangi dengan kebijakan-kebijakan lain yang mendukung, seperti peningkatan fasilitas, pelatihan berkelanjutan, dan perbaikan kesejahteraan secara komprehensif. Dengan pendekatan yang holistik, diharapkan insentif yang dijanjikan tidak hanya sekadar retorika, tetapi menjadi kenyataan yang mampu meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.