Dirresnarkoba Polda Lampung Kombes Pol Irfan Nurmansyah mengungkap adanya 19 desa di Lampung yang terstigma sebagai kampung narkoba. Berita mengenai belasan desa di Lampung yang terstigma sebagai kampung narkoba adalah sebuah isu yang sangat serius dan memprihatinkan. Stigma negatif ini tidak hanya mencerminkan permasalahan penggunaan dan penyebaran narkoba yang harus ditangani, tetapi juga dapat berdampak besar pada masyarakat di desa-desa tersebut. Kondisi ini sering kali membuat warga yang tinggal di wilayah tersebut menjadi terdiskriminasi dan terasing, meskipun tidak semua orang di daerah tersebut terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Salah satu tanggapan yang perlu disoroti adalah pentingnya pendekatan yang berbasis komunitas untuk mengatasi masalah narkoba. Alih-alih hanya menerapkan pendekatan penegakan hukum yang seringkali tidak efektif, pemerintah dan lembaga terkait perlu melibatkan masyarakat secara aktif dalam program rehabilitasi dan pencegahan. Edukasi mengenai bahaya narkoba, serta penciptaan peluang ekonomi yang berkelanjutan, dapat menjadi langkah awal yang baik untuk mengatasi akar permasalahan tersebut. Dengan menciptakan kesadaran di masyarakat, harapannya adalah dapat mencegah generasi muda terjerumus ke dalam dunia narkoba. Lebih jauh lagi, stigma ini juga dapat menghalangi investasi dan pengembangan di desa tersebut. Investor atau pengunjung luar mungkin enggan untuk datang ke daerah yang sudah memiliki citra buruk. Padahal, pengembangan ekonomi di desa-desa ini bisa menjadi salah satu cara efektif untuk mengurangi masalah narkoba. Dengan menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kita dapat mengurangi ketergantungan pada narkoba dan mengubah stigma negatif menjadi citra positif. Penting untuk diingat bahwa permasalahan narkoba adalah isu yang kompleks. Hal ini memerlukan kerjasama antara berbagai pihak, mulai dari pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, hingga masyarakat itu sendiri. Pendekatan yang bersifat holistik dan inklusif akan lebih efektif dalam menangani masalah ini. Diskusi dan dialog antara semua pemangku kepentingan sangat dibutuhkan untuk menciptakan solusi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Dalam konteks yang lebih luas, kasus ini juga menunjukkan perlunya perbaikan pada sistem penegakan hukum dan kebijakan publik terkait narkoba. Implementasi kebijakan yang lebih manusiawi dan berbasis pada rehabilitasi daripada kriminalisasi bisa menjadi sorotan penting. Melihat isu narkoba sebagai masalah kesehatan masyarakat, bukan hanya tindakan kriminal, dapat mengubah cara pandang dan pendekatan kita dalam menangani penyalahgunaan narkoba. Secara keseluruhan, stigma yang menempel pada belasan desa di Lampung ini menggambarkan tantangan yang harus dihadapi oleh masyarakat. Namun, dengan kesadaran yang lebih dalam, kerja sama yang baik, dan penerapan kebijakan yang tepat, ada harapan untuk mengubah persepsi dan kondisi yang ada. Ini adalah tanggung jawab kita semua untuk menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan bebas dari narkoba.