Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan komoditas pangan tidak akan dikenakan PPN 12% pada 2025. Beberapa barang akan mendapatkan insentif PPN DTP. Berita mengenai pengenaan pajak 12% terhadap komoditas pangan yang dikecualikan pada 2025 adalah isu yang penting dan dapat menimbulkan berbagai dampak bagi masyarakat, petani, serta sektor pangan secara keseluruhan. Pengenaan pajak terhadap komoditas pangan merupakan langkah yang berpotensi ambisius, mengingat pangan adalah kebutuhan dasar yang harus diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Menyangkut isu ini, satu sisi positif dari kebijakan pajak adalah potensi penambahan pendapatan negara yang dapat digunakan untuk berbagai pembangunan infrastruktur dan program sosial. Dengan anggaran yang lebih besar, pemerintah memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan ketahanan pangan. Namun, dampaknya pada tingkat inflasi dan daya beli masyarakat perlu diperhatikan. Pengenaan pajak ini dapat menyebabkan harga pangan naik, yang pada gilirannya bisa berdampak langsung pada konsumsi dan kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok rentan yang sangat bergantung pada produk pangan. Di sisi lain, penghapusan pajak untuk komoditas pangan juga dapat dipandang sebagai langkah untuk melindungi kelompok petani dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di sektor pangan. Dengan memberikan pengecualian pajak, pendapatan petani bisa lebih stabil, dan ini berpotensi meningkatkan produksi pangan dalam negeri. Hal ini sangat penting dalam konteks ketahanan pangan nasional, di mana kebutuhan akan bahan pangan yang cukup dan terjangkau harus terpenuhi. Namun, terdapat tantangan dalam implementasi kebijakan tersebut. Di satu sisi, pemerintah perlu mengatur sistem perpajakan yang adil dan transparan agar tidak ada manipulasi atau kebocoran. Di sisi lain, sosialisasi tentang perubahan ini harus dilakukan dengan baik kepada masyarakat agar mereka memahami dampak serta tujuan dari kebijakan tersebut. Edukasi mengenai apa yang akan dihadapi pada 2025 dan bagaimana mereka dapat mempersiapkan diri juga akan sangat penting untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi. Selain itu, ada aspek jangka panjang yang perlu diperhatikan. Kebijakan perpajakan yang terlalu tinggi terhadap makanan dapat mendorong masyarakat untuk mencari alternatif dan mengurangi konsumsi produk lokal. Ini bisa menjadi bumerang bagi industri pangan domestik yang sedang berkembang. Oleh karena itu, keseimbangan antara pajak dan dukungan terhadap ketahanan pangan serta pelaku usaha lokal harus menjadi prioritas utama dalam perencanaan kebijakan ini. Secara keseluruhan, keputusan mengenai pajak pada komoditas pangan merupakan langkah yang kompleks dan harus dipertimbangkan dengan hati-hati. Diperlukan dialog yang komprehensif antara pemerintah, masyarakat, petani, dan pelaku usaha untuk menciptakan solusi yang saling menguntungkan, menjaga aksesibilitas pangan, serta mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ini seharusnya menjadi bagian dari strategi yang lebih luas untuk mencapai kesejahteraan dan keberlanjutan dalam sektor pangan.